Pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2026-2031 resmi mengadopsi mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi.

Metode tersebut sebelumnya lazim digunakan khusus untuk memilih posisi Rais Aam pada muktamar-muktamar NU sebelumnya.

Perubahan Wewenang AHWA di Muktamar Jombang

Kini tugas AHWA bertambah karena forum yang berisikan sembilan ulama sepuh ini turut menunjuk Ketua Umum PBNU.

Penerapan aturan baru tersebut berlangsung dalam Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang.

Keputusan itu ditetapkan berdasarkan hasil pemungutan suara di internal peserta muktamar yang digelar di lokasi acara.

Opsi mekanisme pemilihan menggunakan AHWA meraih 401 suara dan jauh mengungguli opsi musyawarah mufakat.

Sementara itu, opsi mekanisme lama dengan sistem one man one vote hanya memperoleh sebanyak 150 suara sah.

Proses Penjaringan dan Penyimpanan Kotak Suara

Prof Mohammad Nuh selaku Sekretaris Steering Committee menyampaikan bahwa AHWA dibentuk dari usulan PWNU dan PCNU.

Usulan nama kiai tersebut dimasukkan dalam berkas khusus dan disegel mati di dalam enam wadah transparan.

Kotak kaca tempat penyimpanan berkas itu kini ditempatkan di sebuah ruangan yang terpantau kamera pengawas CCTV.

Sebanyak 15 anggota satuan pengamanan pesantren juga dikerahkan untuk berjaga di luar ruangan secara bergiliran.

Seluruh berkas usulan nama tersebut dijadwalkan untuk dibuka dan dihitung melalui proses tabulasi dalam Sidang Pleno 5.

Sembilan nama dengan perolehan suara terbanyak nantinya akan ditetapkan resmi sebagai anggota majelis AHWA.

Mereka kemudian memegang wewenang penuh untuk bermusyawarah dalam menentukan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.