Penggunaan label ramah lingkungan kini semakin marak diadopsi oleh berbagai perusahaan.

Namun, di balik popularitas tersebut, terdapat ancaman greenwashing yang perlu diwaspadai secara serius oleh publik dan pelaku pasar.

Institut Akuntan Publik Indonesia menilai pelaporan keberlanjutan di tanah air belum mencapai tingkat kematangan seperti pelaporan keuangan.

Kondisi ini memicu potensi kesalahan penyajian serta bias informasi yang dapat menyesatkan para investor.

Kepercayaan pemangku kepentingan berisiko terkikis jika klaim keberlanjutan perusahaan tidak didasari kondisi nyata yang dapat diuji.

Untuk menjawab tantangan tersebut, penerapan standar asurans keberlanjutan internasional didorong agar lebih konsisten.

Langkah strategis ini mengemuka dalam diskusi Business Morning Forum yang diselenggarakan pada 26 Agustus 2026.

Forum tersebut mengangkat tema pembangunan ekosistem asurans guna memperkuat kepercayaan terhadap pelaporan keberlanjutan.

Organisasi internasional seperti International Federation of Accountants mencatat pentingnya standar kredibel seperti ISSA 5000.

Selain itu, perlindungan investor dari praktik greenwashing juga menjadi prioritas utama International Organization of Securities Commissions.

Otoritas Jasa Keuangan sendiri merencanakan kewajiban asurans keberlanjutan bagi entitas Kelompok 1 yang akan mulai berlaku pada periode 2029 mendatang.

Sebagai langkah antisipasi, kerangka acuan standar yang jelas sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan asurans keberlanjutan di tingkat nasional.

Penerapan SAKb 5000, Standar Manajemen Mutu, serta Standar Etika diusulkan untuk melengkapi ekosistem pelaporan agar jauh lebih transparan.