Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum mendorong percepatan proyek pembangunan fasilitas pendidikan terpadu di wilayah perbatasan.

Proyek tersebut mencakup pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III yang disebar ke dalam tiga daerah administratif berbeda secara bersamaan.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyebutkan bahwa seluruh rangkaian pekerjaan fisik ditargetkan tuntas paling lambat pada Juni 2027 mendatang.

Target waktu tersebut dipatok agar bangunan siap digunakan ketika anak-anak mulai memasuki tahun ajaran baru pada bulan Juli 2027.

Kesiapan lahan dan ketersediaan infrastruktur dasar menjadi faktor penentu utama agar proses konstruksi dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

Kementerian terkait terus berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah guna memastikan seluruh persyaratan administratif terpenuhi sejak dini.

Lokasi pertama berada di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota, menggunakan lahan seluas sekitar 12 ha milik pemerintah kota.

Sekolah Rakyat di Tanjungpinang ini dirancang menampung jenjang SD, SMP, serta SMA dengan kapasitas mencapai 1.260 siswa atau 36 rombongan belajar.

Kebutuhan pasokan air bersih pada tahap awal akan memanfaatkan sumur bor sebelum beralih ke Embung Sei Timun untuk jangka panjang.

Lokasi kedua terletak di Desa Langir, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan lahan seluas 6,9 ha yang disiapkan pemda setempat.

Sementara itu, lokasi ketiga berada di Kota Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, di atas lahan seluas sekitar 10,53 ha.

Penyediaan pasokan air di Natuna juga direncanakan menggunakan sumur bor pada fase awal dan memanfaatkan Embung Sebayar untuk jangka panjang.

Setiap kawasan pendidikan terpadu ini tidak hanya menyediakan ruang kelas, tetapi juga dilengkapi asrama, fasilitas kesehatan, serta sarana olahraga.

Kementerian PU berkomitmen mengawal seluruh tahapan pembangunan agar rampung tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.