Pemilihan ketua umum baru PBNU 2026-2031 resmi diputuskan untuk mengadopsi mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi.

Keputusan penting tersebut lahir dari hasil pemungutan suara atau voting yang melibatkan para pemilik suara sah.

Sidang Pleno Alot di Jombang

Sidang pleno yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, sempat berjalan alot.

Pimpinan sidang menawarkan dua opsi pilihan sebelum akhirnya harus menempuh jalur pemungutan suara.

Opsi pertama adalah tetap melalui musyawarah mufakat atau voting seperti biasa.

Sementara opsi kedua merupakan usulan perubahan yang mengadopsi sistem AHWA.

Rais Syuriah PBNU sekaligus Sekretaris Steering Committee Muktamar ke-35 NU, Mohammad Nuh, memimpin jalannya sidang.

Ia mengumumkan hasil penghitungan suara secara terbuka di hadapan seluruh peserta sidang pleno.

Total surat suara yang masuk tercatat sebanyak 552 suara yang sesuai dengan data pemegang suara sah.

Opsi perubahan atau mekanisme AHWA berhasil meraih dukungan mayoritas dengan perolehan 401 suara.

Angka tersebut unggul sangat jauh dari opsi musyawarah dan voting konvensional yang hanya mendapat 150 suara.

Satu surat suara lainnya dinyatakan tidak sah oleh pimpinan sidang dalam penghitungan tersebut.

Nuh menegaskan bahwa hasil pemungutan suara ini adalah realitas bersama yang harus diterima seluruh peserta.

Sidang Diskors hingga Pagi Hari

Penetapan mekanisme baru tersebut diketok pada dini hari tepat pukul 00:39 WIB.

Nuh mengajak peserta sidang untuk mempertimbangkan kondisi fisik yang mulai lelah.

Ia memutuskan untuk menskors jalannya sidang demi menghormati keterbatasan fisik para muktamirin.

Sidang lanjutan dijadwalkan kembali pada keesokan paginya pukul 08:00 WIB.

Penerapan metode AHWA ini mirip seperti proses pemilihan Rais Aam PBNU pada muktamar-muktamar sebelumnya.

Prosesnya diawali dengan penjaringan usulan dari PWNU, PCNU, dan PCINU yang menyetorkan lima nama calon.

Lima nama teratas tersebut nantinya diserahkan kepada forum AHWA untuk penentuan lebih lanjut.

Calon ketua umum yang masuk lima besar harus menyampaikan kesediaan serta mendapat persetujuan tertulis dari Rais Aam terpilih.