Pemerintah Nepal secara resmi meminta Meta dan TikTok untuk segera menghapus gambar serta video yang dibuat oleh kecerdasan buatan.

Selain konten AI, desakan itu juga mencakup penghapusan kode QR donasi palsu dan berbagai misinformasi yang marak setelah bencana.

Pertemuan antara pihak berwenang Nepal dan perwakilan kedua raksasa media sosial tersebut dilangsungkan pada Jumat, 28 Agustus 2026.

Bijay Kumar Roy selaku koordinator satgas terkait menyampaikan bahwa pemerintah meminta platform langsung menghapus tautan bermasalah.

Langkah tersebut dinilai sangat krusial karena penyedia layanan internet hanya mampu memblokir domain situs secara keseluruhan.

Pemerintah juga meminta agar algoritma platform dioptimalkan secara proaktif agar konten berbahaya bisa langsung terblokir otomatis.

Banjir bandang yang melanda wilayah Nepal pada Rabu, 26 Agustus 2026, memicu peredaran video lama dan rekaman rekayasa.

Otoritas setempat menemukan kode QR palsu yang beredar untuk memanfaatkan kepedulian masyarakat dalam penggalangan dana korban.

Meta dan TikTok sebenarnya telah menunjuk perwakilan khusus di Nepal agar pemerintah dapat langsung melaporkan unggahan bermasalah.

Kendati demikian, proses penanganan saat ini masih membutuhkan waktu sekitar 24 hingga 48 jam untuk menindaklanjuti laporan.

Keterlambatan tersebut membuat informasi menyesatkan terlanjur menyebar luas dan menimbulkan kecemasan sebelum akhirnya dihapus.

Pemerintah meminta perusahaan teknologi mempercepat waktu respons serta menyamarkan foto dan video yang menampilkan korban.

Sebuah tim lintas lembaga yang terdiri dari kementerian terkait dan kepolisian telah dibentuk untuk memantau konten berbahaya.

Kementerian Komunikasi turut mengimbau media nasional dan lokal agar tidak membagikan laporan yang belum terverifikasi.