Pemerintah Arab Saudi memberikan penegasan tegas terkait peluang pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel.

Riyadh menyatakan bahwa langkah tersebut tidak akan pernah diambil sebelum negara Palestina merdeka terbentuk sepenuhnya.

Negara Palestina yang disyaratkan harus berdiri berdasarkan resolusi PBB tahun 1967 dengan wilayah perbatasan yang jelas.

Selain itu, wilayah Yerusalem Timur juga dipatok harus menjadi ibu kota dari negara Palestina merdeka tersebut.

Laporan dari The Wall Street Journal menyebutkan bahwa Presiden AS Donald Trump telah merujuk perjanjian nuklir sipil ke Kongres.

Kesepakatan kerja sama nuklir sipil itu dikabarkan tidak akan berlanjut kecuali Arab Saudi bergabung dengan Kesepakatan Abraham.

Seorang sumber dari lingkaran pemerintahan Amerika Serikat menyampaikan bahwa posisi presiden terkait hal tersebut sama sekali tidak berubah.

Perjanjian kerja sama nuklir sipil itu sendiri sebelumnya telah ditandatangani oleh Menteri Energi AS Chris Wright dan Pangeran Abdulaziz bin Salman.

Penandatanganan dokumen strategis tersebut berlangsung antara kedua pejabat tinggi tersebut pada bulan lalu.

Kabar mengenai kaitan antara perjanjian nuklir dengan normalisasi hubungan diplomatik ini langsung mendapat penolakan keras dari pihak Riyadh.

Sumber resmi Saudi yang dikutip oleh Channel 12 Israel menegaskan bahwa pendirian mereka tidak pernah goyah.

Pihak kerajaan menyatakan bahwa posisi diplomatik mereka sangat jelas, tegas, dan sama sekali tidak dapat ditawar.

Sumber tersebut kembali mengingatkan bahwa tanpa negara Palestina merdeka, hubungan dengan Israel tidak akan terjalin.

Berdasarkan laporan Middle East Monitor, program nuklir sipil Saudi tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan isu normalisasi.

Program nuklir sipil tersebut diposisikan sebagai bagian dari kemitraan strategis yang jauh lebih luas antara Arab Saudi dan Amerika Serikat.

Informasi dan perkembangan terbaru mengenai sikap resmi Riyadh ini dilaporkan pada Jumat, 28 Agustus 2026 pukul 17.45 WIB.