Negara Ini Denda Orang Main HP Sambil Menyeberang Jalan menjadi sorotan menyusul rencana aturan baru di Italia.

Pejalan kaki di wilayah tersebut yang tertangkap kamera menatap layar gawai saat menyeberang terancam sanksi finansial.

Besaran denda yang disiapkan dalam rancangan regulasi tersebut mencapai lebih dari 75 euro atau sekitar Rp1,5 juta.

Kementerian Transportasi Italia meluncurkan draf aturan anyar yang menyasar individu terdistraksi gawai.

Aturan ini mencakup penggunaan ponsel, laptop, tablet, hingga kamera digital di jalan raya.

Langkah tersebut merupakan bagian dari reformasi Undang-Undang Lalu Lintas di negara setempat.

Sebelumnya, penggunaan smartphone saat mengemudi sudah dilarang keras dengan sanksi jauh lebih tinggi.

Pelanggaran pertama bagi pengendara kendaraan dapat dikenakan denda mencapai 1.000 euro atau setara Rp20,6 juta.

Sanksi denda bagi pejalan kaki ini berlaku tanpa memandang lokasi penyeberangan warga.

Aturan tetap berlaku baik saat menyeberang di zebra cross maupun di luar jalur resmi.

Regulasi ketat itu memberikan pengecualian bagi pejalan kaki yang menggunakan perangkat tertentu.

Pengecualian diberikan kepada pengguna earphone atau perangkat hands-free selama tidak mengganggu kewaspadaan.

Penerapan aturan bertujuan menekan angka kecelakaan fatal yang melibatkan pengemudi dan pejalan kaki.

Turis yang kerap hilang konsentrasi akibat menatap layar ponsel juga menjadi sasaran aturan ini.

Draf akhir UU Lalu Lintas dari kementerian diproyeksikan dipublikasikan resmi pada Oktober mendatang.

Italia bukan negara pertama yang mengambil tindakan tegas terhadap pejalan kaki sibuk gawai.

Dewan Kota Honolulu di Hawaii lebih dulu mengesahkan aturan serupa pada tahun 2017 silam.

Pejalan kaki di kota tersebut dikenakan sanksi denda mulai dari USD15 hingga USD99.

Pemerintah Kota London juga memasang kamera pengawas di persimpangan sibuk pada 2018.

Kamera itu mengamati perilaku pejalan kaki yang mendadak melangkah saat fokus teralihkan perangkat digital.

Jumat, 28 Agu 2026 13:00 WIB menjadi waktu perilisan laporan awal terkait kebijakan penyeberangan jalan.