PT PLN (Persero) berkomitmen menyerap dan menyalurkan pasokan listrik sebesar 223.584 MWh per tahun dari fasilitas PSEL Kota Bekasi.

Langkah strategis ini diresmikan melalui penandatanganan Sponsors Agreement dan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik pada hari Rabu.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa proyek waste to energy ini sempat menghadapi hambatan regulasi yang panjang.

Kini, aturan rumit tersebut telah dipangkas guna mempercepat penanganan persoalan sampah di berbagai wilayah secara kolaboratif.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menilai fasilitas tersebut sebagai solusi nyata dalam merespons kebutuhan masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya perubahan perilaku warga untuk menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan secara menyeluruh.

Investasi dan Proyeksi Kapasitas PSEL Bekasi

Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, menjelaskan bahwa proyek ini menelan nilai investasi sekitar Rp3 triliun.

Fasilitas pengolahan ini diproyeksikan mampu menangani lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun dari Kota Bekasi.

Kapasitas tersebut mencakup sekitar 70 persen dari total timbulan sampah terolah di wilayah perkotaan tersebut.

Selain itu, proyek ini diperkirakan mampu mengurangi kebutuhan lahan TPA hingga 90 persen serta menekan emisi karbon.

Pencapaian penurunan emisi karbon ditargetkan mencapai sekitar 640 ribu ton setara CO₂ setiap tahunnya.

Inisiatif hijau ini juga dirancang untuk membuka sekitar 1.000 lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.

Dari sisi kelistrikan, fasilitas PSEL Kota Bekasi memiliki kapasitas netto sebesar 27,4 MW.

Energi yang dihasilkan setara dengan kebutuhan listrik untuk sekitar 55 ribu rumah tangga berdaya 450 volt ampere.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan bahwa pasokan listrik tersebut akan disalurkan kembali untuk memenuhi kebutuhan lokal.

Ia menegaskan bahwa fokus utama program ini adalah menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah.

Sementara itu, energi listrik yang dihasilkan berstatus sebagai produk sampingan atau by-product dari pengelolaan limbah.