Seret Oknum Perwira, Laporan Penipuan Investasi Emas Dikawal IPW
Indonesia Police Watch meminta Bareskrim Polri untuk menangani laporan dugaan penipuan serta penggelapan investasi pertambangan emas senilai Rp58,5 miliar.
Perkara tersebut turut menyeret seorang anggota Polri yang mempunyai pangkat Kombes berinisial F.
Desakan Pemeriksaan Profesional
Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menyatakan bahwa laporan ini harus ditindaklanjuti melalui serangkaian pemeriksaan yang profesional serta akuntabel.
Ia menegaskan bahwa status F sebagai anggota kepolisian tidak boleh membuat proses penyelidikan dibedakan dari perkara hukum lainnya.
Meskipun demikian, Sugeng mengingatkan pentingnya mengedepankan asas praduga tak bersalah selama proses hukum berlangsung terhadap pihak terlapor.
Apabila ditemukan minimal dua alat bukti yang cukup, penyidik diminta segera menaikkan status laporan tersebut ke tahap penyidikan.
Kronologi Laporan Investasi
Kombes F resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri pada hari Kamis, 20 Agustus 2026, dengan nomor registrasi LP/B/379/VIII/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI.
Laporan tersebut diajukan oleh Bagas Pangestu Pribadi yang bertindak sebagai kuasa hukum investor asal Malaysia berinisial S.
Kasus ini bermula pada pertengahan Mei 2025 ketika korban berkenalan dengan F yang mengaku sebagai anggota Polri aktif di Mabes Polri.
Korban kemudian ditawari proyek investasi pertambangan emas di wilayah Sulawesi Utara dengan jaminan keamanan operasional serta legalitas.
Setelah melakukan peninjauan lokasi pada 17 hingga 18 Mei 2025, korban menyerahkan modal secara bertahap dalam beberapa termin.
Penyerahan pertama dilakukan pada 22 Mei 2025 senilai 1.593.021 USDT atau setara dengan Rp26 miliar untuk Pit 2 dan Pit 3.
Berikutnya pada 17 hingga 19 Juni 2025, korban menyerahkan dana sekitar Rp13 miliar untuk alokasi Pit 5.
Setoran lanjutan kembali diberikan pada tanggal 2, 4, dan 7 Oktober 2025 sebesar sekitar Rp19,5 miliar untuk Pit 6.
Akumulasi dari seluruh modal pokok yang diserahkan korban dalam laporan tersebut mencapai angka sekitar Rp58,5 miliar.
Permasalahan timbul ketika legalitas tambang yang dijanjikan selesai dalam waktu dua hingga tiga bulan tidak pernah terealisasi.
Kondisi tersebut memicu dugaan bahwa kegiatan pertambangan yang menjadi objek investasi berkaitan dengan aktivitas tanpa izin.
Update Terbaru
Tolak Alih Fungsi, Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Bukan di UI
Rabu / 18-11-2026, 11:35 WIB
PM Israel Sebut Benua Biru Berada dalam Incaran Iran
Rabu / 18-11-2026, 11:35 WIB
Sebab Prabowo Abaikan Sedan BMW Resmi dan Pakai Mercy-Maybach
Rabu / 18-11-2026, 11:35 WIB
Pasokan Amerika Serikat Naik, Harga Minyak Dunia Melemah ke US$92,98
Rabu / 18-11-2026, 11:35 WIB
Alasan John Herdman Kagumi Semangat Pemain Timnas Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 11:28 WIB
Delapkan Fraksi Sampaikan Pandangan di Pleno RUU Perampasan Aset
Rabu / 18-11-2026, 11:28 WIB
Progres Integrasi Jaringan XLSmart Tembus 96 Persen Akhir 2026
Rabu / 18-11-2026, 11:28 WIB
Uji Coba Wahana Baru, NASA Pacu Jadwal Pendaratan Misi Artemis ke Bulan
Rabu / 18-11-2026, 11:28 WIB
Geger Siswi SMPN di Surabaya Alami Pemeriksaan Menstruasi hingga Disuruh Guru Angkat Rok di WC
Rabu / 18-11-2026, 11:24 WIB
Sempat Ditutup karena Masalah Keamanan Archive of Our Own Pulih
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Anime Otherworldly Munchkin Umumkan Tanggal Tayang dan Pemeran Baru
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Deretan Jungler Terbaik di Dunia 2026 dan Kiprah Pro Player Top
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Meneliti Situs APKCombo: Fungsi, Keunggulan, dan Ancaman Malware
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Fitur AI Agent di Copilot Windows 11 Mampu Atur File dan Diagnosa PC
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB






