Indonesia Police Watch meminta Bareskrim Polri untuk menangani laporan dugaan penipuan serta penggelapan investasi pertambangan emas senilai Rp58,5 miliar.

Perkara tersebut turut menyeret seorang anggota Polri yang mempunyai pangkat Kombes berinisial F.

Desakan Pemeriksaan Profesional

Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menyatakan bahwa laporan ini harus ditindaklanjuti melalui serangkaian pemeriksaan yang profesional serta akuntabel.

Ia menegaskan bahwa status F sebagai anggota kepolisian tidak boleh membuat proses penyelidikan dibedakan dari perkara hukum lainnya.

Meskipun demikian, Sugeng mengingatkan pentingnya mengedepankan asas praduga tak bersalah selama proses hukum berlangsung terhadap pihak terlapor.

Apabila ditemukan minimal dua alat bukti yang cukup, penyidik diminta segera menaikkan status laporan tersebut ke tahap penyidikan.

Kronologi Laporan Investasi

Kombes F resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri pada hari Kamis, 20 Agustus 2026, dengan nomor registrasi LP/B/379/VIII/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Laporan tersebut diajukan oleh Bagas Pangestu Pribadi yang bertindak sebagai kuasa hukum investor asal Malaysia berinisial S.

Kasus ini bermula pada pertengahan Mei 2025 ketika korban berkenalan dengan F yang mengaku sebagai anggota Polri aktif di Mabes Polri.

Korban kemudian ditawari proyek investasi pertambangan emas di wilayah Sulawesi Utara dengan jaminan keamanan operasional serta legalitas.

Setelah melakukan peninjauan lokasi pada 17 hingga 18 Mei 2025, korban menyerahkan modal secara bertahap dalam beberapa termin.

Penyerahan pertama dilakukan pada 22 Mei 2025 senilai 1.593.021 USDT atau setara dengan Rp26 miliar untuk Pit 2 dan Pit 3.

Berikutnya pada 17 hingga 19 Juni 2025, korban menyerahkan dana sekitar Rp13 miliar untuk alokasi Pit 5.

Setoran lanjutan kembali diberikan pada tanggal 2, 4, dan 7 Oktober 2025 sebesar sekitar Rp19,5 miliar untuk Pit 6.

Akumulasi dari seluruh modal pokok yang diserahkan korban dalam laporan tersebut mencapai angka sekitar Rp58,5 miliar.

Permasalahan timbul ketika legalitas tambang yang dijanjikan selesai dalam waktu dua hingga tiga bulan tidak pernah terealisasi.

Kondisi tersebut memicu dugaan bahwa kegiatan pertambangan yang menjadi objek investasi berkaitan dengan aktivitas tanpa izin.