Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan vonis 2,5 tahun penjara terhadap mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan Laksda TNI (Purn) Leonardi.

Hakim menyatakan Leonardi bersalah atas dakwaan sekunder dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 periode 2015-2021 di Kemhan.

Vonis tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya meminta hukuman 8 tahun penjara bagi terdakwa.

Pertimbangan Majelis Hakim dan Penolakan Dakwaan Primer

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai Leonardi bersama terdakwa lainnya tidak terbukti bersalah atas dakwaan primer yang diajukan.

Hakim menyatakan tidak ada bukti aliran dana ke rekening Leonardi maupun bukti perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Meski demikian, majelis hakim menilai Leonardi tetap bersalah karena memaksakan penandatanganan kontrak dengan Navayo International AG.

Kontrak tersebut diteken meskipun anggaran dalam DIPA 2016 masih bertanda bintang atau berada dalam status pemblokiran resmi.

Tanggapan Pihak Terdakwa dan Bantahan Kerugian Negara

Kuasa hukum Leonardi, Rinto Maha, menilai putusan tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Menurutnya, kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi harus dibuktikan secara nyata dan bukan sekadar potensi kerugian.

Leonardi sendiri mengaku sangat kecewa dengan adanya vonis tersebut karena merasa dirinya selalu mengikuti aturan selama bertugas.