Kementerian Keuangan memberikan klarifikasi resmi terkait pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Pernyataan tersebut menyoroti anggaran sebesar Rp7 triliun yang dialokasikan kepada Badan Pusat Statistik pada tahun ini.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro memberikan penjelasan langsung.

Deni menegaskan bahwa dana tersebut merupakan total alokasi anggaran operasional dan program lembaga secara keseluruhan.

Anggaran besar itu tidak semata-mata dikhususkan untuk perbaikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional maupun Sensus Ekonomi.

Sebelumnya, Purbaya sempat menyebut pengucuran dana dalam jumlah besar untuk membenahi keakuratan basis data nasional.

Pembenahan data tersebut berkaitan erat dengan munculnya keberatan dari publik mengenai kriteria penerima subsidi bahan bakar minyak.

Sejumlah warga merasa keberatan karena dimasukkan ke dalam kelompok desil 9 maupun 10 yang dinilai tidak sesuai kapasitas finansial.

Pemerintah berencana memperbaiki ketepatan data warga yang mengacu pada basis data nasional tersebut.

Purbaya juga menjelaskan pengajuan tambahan dana yang diminta sejak awal tahun demi agenda pembenahan data dan Sensus Ekonomi.

Terkait waktu pasti penerapan kebijakan pembatasan subsidi, pemerintah masih mengamati kondisi ekonomi terkini.

Persiapan teknis tersebut masih terus dimatangkan sebelum kebijakan dijalankan secara resmi.

Pemerintah berharap proses pembenahan basis data ini membuat pendataan ke depan menjadi jauh lebih rapi dan meminimalkan kesalahan di lapangan.

Kendati demikian, pihak kementerian memastikan penerapan kebijakan lanjutan akan dilakukan setelah seluruh persiapan teknis benar-benar matang.