Pemerintah Israel mengambil langkah tegas dengan mengusir perwakilan resmi Belanda dari Pusat Dukungan Internasional untuk Gaza.

Keputusan pengusiran tersebut langsung diperintahkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Langkah itu diambil sebagai respons atas kebijakan Amsterdam yang melarang impor dari permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina.

Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar mengumumkan keputusan tersebut melalui media sosial X pada hari Selasa.

Sa'ar menyatakan bahwa perwakilan Belanda tersebut wajib segera meninggalkan wilayah Israel dalam jangka waktu satu pekan.

Ia menilai serangkaian tindakan pemerintah Belanda sudah dikategorikan sebagai langkah anti-Israel yang tidak bisa ditoleransi.

Kebijakan kontroversial dari Belanda itu mencakup larangan perdagangan produk dari wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur, serta Dataran Tinggi Golan.

Aturan pembatasan perdagangan tersebut dijadwalkan mulai berlaku secara resmi pada bulan depan setelah ditetapkan akhir Juli lalu.

Pihak Israel menegaskan bahwa pihak mana pun yang bertindak melawan kepentingan mereka tidak akan mendapatkan ruang di wilayah tersebut.

Pusat Dukungan Internasional untuk Gaza sendiri merupakan fasilitas yang didirikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat.

Badan tersebut berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, memfasilitasi pengiriman bantuan, dan merencanakan fase pascaperang.

Fasilitas yang secara resmi dikenal sebagai Pusat Koordinasi Sipil-Militer ini melibatkan partisipasi dari sekitar 40 negara dan organisasi.