Layanan internet dari Internet Service Provider dapat dijual kembali melalui model bisnis reseller.

Namun, kegiatan tersebut wajib dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar tidak melanggar regulasi.

Ketentuan Hukum dan Regulasi Reseller Internet

Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital menjelaskan aturan bisnis ini.

Ketentuan reseller diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

Regulasi lainnya tercantum dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha.

Reseller diizinkan menggunakan merek dagang penyelenggara jasa telekomunikasi dalam kegiatan usahanya.

Pelaku usaha juga dapat melakukan co-branding dengan menambahkan merek dagang perusahaan reseller.

Proses penagihan kepada pelanggan harus tetap mencantumkan merek dagang penyelenggara jasa telekomunikasi.

Selain itu, reseller wajib menggunakan alamat IP dan AS Number milik penyelenggara jasa telekomunikasi.

Kegiatan penjualan kembali ini harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama.

Reseller juga wajib memenuhi standar kualitas pelayanan jasa telekomunikasi yang telah dikomitmenkan.

Pendapatan dari jasa jual kembali harus dicatat secara terpisah dan dilaporkan kepada penyelenggara.

Ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 223 Ayat 2 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021.

Penyelenggara jasa telekomunikasi memiliki kewajiban untuk menjamin keberlangsungan seluruh layanan.

Penyelenggara juga diwajibkan memberikan perlindungan konsumen secara menyeluruh.

Sorotan Kasus Hukum Terkait Jual Kembali Internet

Praktik penjualan kembali layanan internet pernah memicu persoalan hukum di Kepulauan Mentawai.

Seorang warga bernama Yogi Gilang Arya Setia diadili di Pengadilan Negeri Padang.

Kasus tersebut bermula saat ia mendirikan perusahaan dan menjual kembali layanan internet satelit Starlink.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan kementeriannya menghormati proses hukum yang berjalan.

Pemerintah melihat ada dua sisi penting dalam menangani persoalan kebutuhan akses internet masyarakat.

Satu sisi menegaskan pentingnya kepemilikan izin layanan, sementara sisi lain menunjukkan tingginya kebutuhan warga.