Panduan Jual Kembali Layanan ISP Sesuai Aturan Komdigi
Layanan internet dari Internet Service Provider dapat dijual kembali melalui model bisnis reseller.
Namun, kegiatan tersebut wajib dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar tidak melanggar regulasi.
Ketentuan Hukum dan Regulasi Reseller Internet
Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital menjelaskan aturan bisnis ini.
Ketentuan reseller diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.
Regulasi lainnya tercantum dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha.
Reseller diizinkan menggunakan merek dagang penyelenggara jasa telekomunikasi dalam kegiatan usahanya.
Pelaku usaha juga dapat melakukan co-branding dengan menambahkan merek dagang perusahaan reseller.
Proses penagihan kepada pelanggan harus tetap mencantumkan merek dagang penyelenggara jasa telekomunikasi.
Selain itu, reseller wajib menggunakan alamat IP dan AS Number milik penyelenggara jasa telekomunikasi.
Kegiatan penjualan kembali ini harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama.
Reseller juga wajib memenuhi standar kualitas pelayanan jasa telekomunikasi yang telah dikomitmenkan.
Pendapatan dari jasa jual kembali harus dicatat secara terpisah dan dilaporkan kepada penyelenggara.
Ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 223 Ayat 2 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021.
Penyelenggara jasa telekomunikasi memiliki kewajiban untuk menjamin keberlangsungan seluruh layanan.
Penyelenggara juga diwajibkan memberikan perlindungan konsumen secara menyeluruh.
Sorotan Kasus Hukum Terkait Jual Kembali Internet
Praktik penjualan kembali layanan internet pernah memicu persoalan hukum di Kepulauan Mentawai.
Seorang warga bernama Yogi Gilang Arya Setia diadili di Pengadilan Negeri Padang.
Kasus tersebut bermula saat ia mendirikan perusahaan dan menjual kembali layanan internet satelit Starlink.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan kementeriannya menghormati proses hukum yang berjalan.
Pemerintah melihat ada dua sisi penting dalam menangani persoalan kebutuhan akses internet masyarakat.
Satu sisi menegaskan pentingnya kepemilikan izin layanan, sementara sisi lain menunjukkan tingginya kebutuhan warga.
Update Terbaru
Harga Emas Dunia Tertekan Dolar dan Obligasi Jelang Risalah The Fed
Rabu / 18-11-2026, 04:36 WIB
Chagee Luncurkan Seri Teh Mangga serta Kenalkan Maskot Baru Teadore
Rabu / 18-11-2026, 04:35 WIB
Kenali Jenis Kulit yang Cocok Pakai Physical Sunscreen Wardah
Rabu / 18-11-2026, 04:35 WIB
Daftar Sunscreen Tranexamic Acid Ampuh Samarkan Noda Melasma
Rabu / 18-11-2026, 04:35 WIB
Sinopsis Rocky Rani Ki Prem Kahani Mega Bollywood Paling Yahud Hari ini 18 November 2026 di ANTV
Rabu / 18-11-2026, 04:33 WIB
Keluarga Kecil Dinda Hauw dan Rey Mbayang Rayakan Ulang Tahun ke-30
Rabu / 18-11-2026, 04:28 WIB
Pernikahan Tidak Terduga dengan Bosku, Konflik Cinta di Kantor
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Ratusan Warga Ikuti Nobar Perdana Harimau Putih Terikat Cinta
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Jadwal Bioskop Trans TV 19 - 22 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Veteran Doom Bela Gabe Newell: Steam Lindungi Gamer dari Disney, EA, Microsoft
Rabu / 18-11-2026, 04:15 WIB
Momen Rekonsiliasi Noelle dan Nozel dalam Black Clover Episode 177
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB
Sinopsis Black and Blue di Bioskop Trans TV Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB
6 Gestur Tersembunyi Google Maps di Android untuk Zoom, Miringkan Peta, dan Pin Lokasi
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB






