Menteri Dalam Negeri Spanyol, Fernando Grande-Marlaska, kembali menjadi sorotan tajam setelah krisis imigrasi di Ceuta pada akhir Juli lalu.

Ia didesak untuk mengundurkan diri setelah rentetan kritik dan reprobasi parlemen atas penanganan keamanan perbatasan.

Marlaska mengakui bahwa sebelumnya telah terjadi peningkatan kedatangan imigran, namun ia menganggapnya sebagai hal yang normal di musim panas.

Data menunjukkan sekitar 1.000 orang masuk dalam seminggu sebelum gelombang besar, tetapi hal itu tidak dianggap sebagai kekhawatiran.

Krisis Ceuta dan Pengakuan yang Memicu Kritik

Pada 30 Juli, puluhan ribu orang mencoba masuk ke Ceuta secara massal.

Pemerintah memperkirakan sekitar 70.000 kedatangan dalam satu hari, sementara angka lain menyebut mendekati 80.000.

Marlaska menyebut peristiwa itu sebagai sesuatu yang 'luar biasa', 'sulit dibayangkan', dan 'tidak dapat diprediksi'.

Namun, kritik muncul karena ia mengakui bahwa peningkatan kedatangan sebelumnya telah terdeteksi, tetapi tidak dianggap sebagai tanda bahaya.

Banyak pihak menilai bahwa sebagai menteri, ia seharusnya menafsirkan sinyal tersebut dan bertindak lebih awal.

Sejarah Reprobasi dan Tuntutan Mundur

Ini bukan pertama kalinya Marlaska menghadapi kritik tajam.

Pada Februari 2023, Kongres mereprobasi dirinya terkait tragedi pagar perbatasan Melilla, dengan 173 suara mendukung, 160 menentang, dan 15 abstain.

Setahun kemudian, pada Februari 2024, Senat dan Kongres kembali mereprobasi setelah pembunuhan dua garda sipil di Barbate.

Meskipun reprobasi bukan hukuman hukum, secara politik hal itu menunjukkan ketidakpercayaan mayoritas parlemen.

Marlaska dinilai memiliki 'perut politik' yang luar biasa karena tetap bertahan meski berbagai krisis dan kecaman.

Kini, setelah krisis Ceuta, desakan agar ia mundur semakin kuat, dengan seruan 'demi Spanyol, menteri, mundurlah'.