Kepala Kantor Staf Presiden menanggapi pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi.

Pernyataan tersebut dinilai sebagai provokasi politik yang tidak sehat bagi demokrasi.

Wacana mengenai kemungkinan percepatan sebelum Pemilu 2029 dinilai dapat memicu spekulasi.

Pihaknya menyatakan bahwa wacana itu dilemparkan ke ruang publik tanpa penjelasan mekanisme.

Indonesia sudah memiliki mekanisme konstitusional yang mengatur masa jabatan presiden.

Pergantian kekuasaan tidak boleh dilakukan berdasarkan situasi politik tertentu.

Mandat rakyat kepada presiden saat ini harus dihormati dan dijaga bersama.

Video tersebut juga memperlihatkan mantan Presiden Joko Widodo di samping Budi Arie.

Situasi itu dinilai menimbulkan pertanyaan tersendiri di tengah masyarakat luas.

Pihaknya menegaskan bahwa mereka tidak sedang menuduh pihak mana pun secara langsung.

Namun penjelasan secara terbuka dinilai penting agar tidak menjadi bola liar.

Dukungan penuh diberikan agar pemerintahan saat ini dapat menjalankan mandat rakyat.

Pemerintah harus diberi kesempatan bekerja tanpa diganggu wacana politik percepatan.

Seluruh elite politik diingatkan agar bersikap lebih bertanggung jawab ke depan.

Alumni Ilmu Politik UI tersebut menekankan bahwa keputusan Musyawarah Majelis Syuro PKS secara konsisten mendukung Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah harus diberi kesempatan penuh untuk bekerja menuntaskan program kerjanya sampai masa jabatan berakhir.

Seluruh elite politik diingatkan agar lebih bertanggung jawab dan tidak mengganggu stabilitas nasional dengan wacana yang spekulatif.