Hakim menilai presiden tidak mempunyai kewenangan menetapkan biaya karena perubahan aturan imigrasi merupakan wewenang Kongres.

Pemerintahan Trump selama ini menilai program H-1B terlalu banyak dipakai perusahaan sehingga mengurangi kesempatan kerja lokal.

Wakil Presiden AS JD Vance turut mendukung usulan biaya baru tersebut agar perusahaan memprioritaskan tenaga kerja domestik.

Sebaliknya, para ekonom menilai program H-1B membantu perusahaan AS mendapatkan tenaga kerja dengan keahlian khusus.

Program tersebut dinilai menjaga daya saing bisnis yang pada akhirnya dapat menciptakan lapangan kerja baru di pasar.

Saat ini, undang-undang AS membatasi penerbitan visa H-1B menjadi 65 ribu per tahun dengan tambahan bagi pemegang gelar lanjutan.