Zero Tolerance: Pemprov Sumbar Tegas Hancurkan Oknum Pelanggar Etika

Arry menegaskan bahwa Pemprov Sumbar bajojo (berjuang) untuk menjaga marwah dan martabat ASN. Oleh karena itu, pemerintah provinsi menerapkan kebijakan zero tolerance atau tanpa toleransi bagi setiap ASN yang terbukti melanggar kode etik, norma kesusilaan, maupun disiplin pegawai.
 
Menurutnya, seragam dinas yang dikenakan dalam video viral tersebut merupakan simbol pengabdian kepada negara dan masyarakat. Menyalahgunakan ruang dinas dan seragam untuk tindakan tercela merupakan preseden buruk yang harus ditindaklanjuti dengan sanksi berat, berpotensi pada pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
 

Imbauan untuk Netizen: Beri Ruang untuk Proses Hukum

Meski Pemprov Sumbar bersikap tegas, Arry juga menyempatkan diri untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat, khususnya para pengguna media sosial di Sumatera Barat. Ia meminta agar publik tidak terburu-buru mengambil kesimpulan atau melakukan cyber bullying yang berlebihan sebelum proses pemeriksaan tuntas.
 
“Kami sangat memahami perhatian dan kekecewaan masyarakat terhadap persoalan ini. Namun, kami memohon agar tidak berkembang spekulasi liar yang belum terverifikasi secara hukum. Biarkan Tim Ad Hoc bekerja,” tegasnya.
 
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk menangani persoalan ini secara serius, transparan, objektif, dan berlandaskan pada aturan yang berlaku. Hasil akhir dari pemeriksaan Tim Ad Hoc ini nantinya akan diumumkan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah.