Jagat media sosial kembali dihebohkan dengan ulah oknum aparatur sipil negara (ASN) yang melanggar etika profesi. Kali ini, sorotan tajam publik tertuju pada lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar), usai beredarnya video viral yang memperlihatkan seorang oknum ASN pria berduaan dengan seseorang di dalam ruangan dinas, masih lengkap dengan seragam kebesarannya.
 
Video yang diduga memperlihatkan tindakan tidak senonoh tersebut sontak memicu reaksi keras dari masyarakat. Namun, di tengah gemparan kritik dari warganet, kisah ini mengambil babak baru. Oknum ASN yang menjadi tokoh utama dalam video viral tersebut akhirnya memilih langkah mundur dari jabatannya.
 

Bentuk Tanggung Jawab Moral, Oknum ASN Resmi Mengundurkan Diri

Kepastian mengenai mundurnya oknum ASN tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi. Usut punya usut, keputusan ini diambil setelah pihak Pemprov Sumbar memanggil dan melakukan klarifikasi awal terhadap yang bersangkutan, yang didampingi oleh Asisten II Setda Provinsi Sumbar.
 
“Sebagai bentuk tanggung jawab moral atas perbuatan yang telah mencoreng nama baik instansi, pejabat yang bersangkutan telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya,” ungkap Arry Yuswandi dalam konferensi persnya, Senin (24/8/2026) malam.
 
Langkah pengunduran diri ini dinilai sebagai upaya awal dari oknum tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebelum proses pemeriksaan disiplin ASN formally dijalankan secara penuh.
 

Gubernur Turun Tangan, Tim Ad Hoc Segera Dibentuk

Merespons kasus yang telah menjadi buah bibir masyarakat Sumbar ini, pihak Sekda memastikan bahwa perkembangan kasus telah dilaporkan secara langsung kepada Gubernur Sumatera Barat. Tidak tinggal diam, orang nomor satu di Sumbar tersebut memberikan instruksi tegas agar kasus ini tidak diselesaikan secara internal atau "di bawah meja".
 
“Sudah kami laporkan langsung kepada Bapak Gubernur. Arahan beliau sangat jelas, persoalan ini harus ditindaklanjuti secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum dan disiplin yang berlaku,” terang Arry.
 
Untuk menjamin objektivitas, Pemprov Sumbar tidak akan bertindak sepihak. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pemerintah provinsi telah membentuk Tim Pemeriksa Ad Hoc.
 
“Insyaallah, proses pemeriksaan akan segera dimulai dalam waktu dekat. Tim Ad Hoc akan memeriksa seluruh fakta, bukti digital, dan keterangan yang diperlukan secara objektif. Selanjutnya, tim akan memberikan rekomendasi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang terbukti,” jelasnya.