Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan tidak akan mengabaikan warganya yang mengalami kendala bantuan sosial akibat kesalahan pemeringkatan data.

Kebijakan ini diambil setelah ditemukan banyak kasus warga yang kondisi ekonominya rendah justru tercatat memiliki desil tinggi sehingga tertutup haknya.

Kepala Dinas Sosial DIY, Suyarno, menjelaskan bahwa fenomena lonjakan desil yang terjadi saat ini tidak seperti kondisi normal pada umumnya.

Berdasarkan aturan Kepmensos Nomor 22/HUK/2026, kelompok kesejahteraan rendah pada Desil 1-4 seharusnya menjadi prioritas penerima program bantuan pemerintah.

Namun kenyataannya, sejumlah warga kategori miskin ekstrem justru mendapati data mereka melonjak jauh ke peringkat atas dalam sistem pendataan.

Salah satu contoh kasus menimpa seorang pengemudi becak motor asal Kulon Progo yang kaget mendapati posisinya naik drastis ke desil tinggi.

Skema Khusus dan Verifikasi Faktual

Dinas Sosial DIY saat ini sedang mendiskusikan mekanisme internal agar warga yang mengalami lonjakan desil tetap bisa menerima hak bantuan mereka.

Petugas pendamping program keluarga harapan akan segera dikerahkan ke lapangan untuk melakukan verifikasi faktual secara langsung.

Selain itu, masyarakat juga diberikan ruang untuk mengupayakan perubahan pemeringkatan data secara mandiri sesuai dengan kondisi kesejahteraan sebenarnya.

Pengecekan kelayakan penerimaan bantuan dapat dilakukan melalui situs resmi atau aplikasi cek bansos yang disediakan oleh kementerian terkait.

Warga yang merasa berhak namun tercatat tidak layak juga bisa langsung melayangkan sanggahan atau mendatangi operator kelurahan setempat.