Tiga negara pantai menegaskan komitmen bersama untuk menjaga jalur pelayaran internasional.

Indonesia, Malaysia, dan Singapura menyatakan hal tersebut dalam pertemuan Co-operation Forum.

Forum kerja sama tersebut diselenggarakan di Singapura pada hari Selasa.

Status Jalur Pelayaran Internasional

Ketiga negara menegaskan status Selat Malaka dan Singapura sebagai jalur pelayaran internasional.

Pemberlakuan hak lintas transit didasarkan pada konvensi hukum laut internasional tahun 1982.

Hal tersebut juga tercermin dalam hukum kebiasaan internasional yang berlaku luas.

Penghormatan Hak Navigasi

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Indonesia menyampaikan pentingnya penghormatan hak navigasi.

Departemen Kelautan Malaysia serta Otoritas Maritim dan Pelabuhan Singapura turut memberikan penegasan serupa.

Prinsip dan praktik kebebasan navigasi harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terkait.

Peran Pemangku Kepentingan

Negara pengguna dan organisasi internasional memegang peran penting dalam menjaga keselamatan.

Industri maritim dan pemangku kepentingan lain ikut berbagi tanggung jawab perlindungan lingkungan.

Kontribusi bersama diperlukan untuk memastikan keamanan pelayaran di kawasan selat.

Forum Kerja Sama ke-17

Pertemuan tingkat tinggi ini merupakan penyelenggaraan Co-operation Forum yang ke-17 kalinya bagi ketiga negara pantai.

Forum ini menjadi wadah penting untuk memperkuat koordinasi lintas batas dalam mengelola jalur perairan strategis tersebut.

Pernyataan bersama yang diterbitkan usai pertemuan mencerminkan kesamaan pandangan di antara negara-negara kawasan.

Komitmen bersama ini krusial mengingat tingginya volume perdagangan global yang melintasi perairan Selat Malaka dan Singapura setiap harinya.

Perlindungan Lingkungan Maritim

Selain keselamatan pelayaran, aspek perlindungan lingkungan maritim juga menjadi sorotan utama dalam pertemuan di Singapura tersebut.

Risiko pencemaran akibat padatnya aktivitas pelayaran menuntut keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan global.

Berbagai organisasi internasional dan pelaku industri maritim didorong untuk terus berkontribusi secara nyata.

Pembagian tanggung jawab ini dinilai efektif untuk memitigasi potensi ancaman ekologis di sepanjang jalur perairan internasional.