Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan tanggapan terkait penanganan dampak asap kebakaran lahan.

Ia menyatakan bahwa proses penanganan asap tersebut akan mengacu langsung pada mekanisme yang telah disepakati oleh negara-negara kawasan ASEAN.

Menurut keterangannya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026, kerangka kerja sama regional menjadi acuan utama dalam mengatasi persoalan ini.

Mekanisme yang dimaksud adalah ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution atau AATHP.

Kerangka kerja sama tersebut bertujuan untuk mencegah, memantau, serta menangani pencemaran asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan.

Melalui sistem tersebut, negara-negara di kawasan ASEAN melakukan koordinasi dalam hal pemantauan titik api dan pertukaran informasi.

Selain itu, terdapat pula sistem peringatan dini serta penanganan dampak asap yang berpotensi melintasi batas wilayah antarnegara.

Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan ratifikasi terhadap AATHP melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014.

Pada tahun ini, negara-negara anggota ASEAN kembali memperkuat koordinasi guna menghadapi ancaman kabut asap lintas batas.

Pertemuan tingkat menteri ASEAN yang berlangsung pada bulan Juli 2026 menegaskan kembali pentingnya implementasi serta penguatan koordinasi regional.

Pemerintah masih akan memantau perkembangan kebakaran serta dampaknya sebelum mengambil langkah-langkah lanjutan.

Di sisi lain, Airlangga menyebutkan bahwa dampak ekonomi dari kebakaran tersebut masih perlu dipahami lebih mendalam.

Pemerintah belum melakukan pembahasan secara khusus karena peristiwa kebakaran tersebut baru terjadi sekitar dua hari.