Universitas Gadjah Mada memberikan penjelasan terkait batas kewenangan institusi dalam polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Pihak kampus menyatakan tidak dapat memastikan apakah dokumen fisik ijazah yang kini beredar merupakan dokumen yang dahulu diserahkan.

Rektor Universitas Gadjah Mada Prof. Ova Emilia menyampaikan pernyataan tersebut pada Senin (24/8/2026).

Ia menegaskan bahwa ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada mahasiswa setelah merampungkan seluruh rangkaian pendidikan dan wisuda.

Setelah dokumen penting tersebut berpindah tangan kepada lulusan, universitas tidak lagi memegang tanggung jawab atas keberadaan fisiknya.

Artinya, pihak kampus menegaskan bahwa mereka tidak bertanggung jawab untuk menilai apakah dokumen yang beredar sekarang adalah dokumen asli.

Meski demikian, sikap kampus yang tidak mengautentikasi dokumen tersebut tidak menyimpulkan bahwa ijazah mantan presiden itu palsu.

Pihak universitas menjelaskan bahwa ijazah tersebut diberikan setelah yang bersangkutan menuntaskan pendidikan di Fakultas Kehutanan 1985.

Kondisi maupun bentuk fisik dokumen yang saat ini berada dalam penguasaan pemiliknya sudah berada di luar kendali pihak kampus.

Polemik mengenai keaslian dokumen pendidikan mantan kepala negara ini terus menjadi perhatian di tengah berbagai tuduhan.

Menanggapi situasi ini, politikus tersebut menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan dokumen pendidikannya demi meluruskan tuduhan.

Ia mengaku siap memperlihatkan seluruh dokumen pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga jenjang pendidikan tinggi.

Pernyataan itu disampaikan sebagai bentuk kesiapan untuk hadir membawa ijazah SD, SMP, SMA, hingga S1.

Dokumen pendidikan tinggi tersebut disebut saat ini berada di Kejaksaan dan siap ditunjukkan dalam koridor hukum.