Pakar komunikasi Henri Subiakto menyampaikan pandangan mengenai dinamika hukum terkait kontroversi ijazah pejabat tinggi negara.

Ia menilai terdapat instrumen hukum tertentu yang difungsikan untuk meredam kritik terhadap keaslian dokumen akademik pemimpin negara.

Instrumen tersebut merujuk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kerap menjerat pihak-pihak pengkritik.

Pernyataan itu disampaikan melalui kanal YouTube Forum Keadilan TV dalam diskusi terbuka beberapa waktu lalu.

Penerapan regulasi siber ini terlihat jelas dalam kasus hukum dugaan fitnah ijazah palsu yang melibatkan Presiden ketujuh RI Joko Widodo.

Tuduhan serta analisis mengenai keaslian dokumen akademik tersebut sebagian besar disebarkan melalui berbagai platform media sosial.

Sejumlah figur publik turut terseret ke ranah hukum akibat konten digital yang mereka unggah di internet.

Salah satu figur publik yang menghadapi proses hukum tersebut adalah Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa.

Jaksa Penuntut Umum mendakwanya atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong.

Dalam proses persidangan, JPU menerapkan dakwaan berlapis menggunakan sejumlah pasal di dalam regulasi siber.

Pasal 32 aturan tersebut mengatur perbuatan melawan hukum terhadap dokumen elektronik milik pihak lain.

Selain itu, Pasal 35 juga diterapkan terkait dugaan manipulasi dokumen elektronik agar tampak seolah-olah otentik.

Kombinasi hukum ini turut mencakup pasal pencemaran nama baik di ruang digital serta ketentuan fitnah dalam KUHP.

Pihak kejaksaan menilai unggahan terdakwa merupakan bentuk serangan terhadap kehormatan Joko Widodo.

Seluruh barang bukti digital kini menjadi fondasi utama dalam menyusun laporan serta penerapan pasal berlapis tersebut.