Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara tegas menolak wacana penyelenggaraan pemilihan umum di tengah situasi perang yang masih berlangsung.

Menurut Zelensky, langkah tersebut memiliki risiko yang sangat besar bagi stabilitas nasional negara.

Ia bahkan mengibaratkan agenda pemilu saat ini seperti gelombang tsunami yang berpotensi memecah belah persatuan rakyat Ukraina.

Pernyataan itu disampaikan merespons desakan dari mantan Menteri Pertahanan Ukraina Mykhailo Fedorov yang sebelumnya meminta pemilu tetap digelar.

Fedorov berpandangan bahwa demokrasi tidak boleh disandera oleh invasi Rusia dan rakyat harus tetap memiliki kesempatan menggunakan hak pilih.

Ia juga berpendapat bahwa kebebasan menyampaikan gagasan mengenai pemilu tidak perlu ditakuti selama masa perang.

Konstitusi dan hukum Ukraina sendiri telah memberlakukan status darurat militer sejak invasi Rusia dimulai pada Februari 2022.

Melalui aturan darurat militer tersebut, penyelenggaraan pemilu secara hukum dilarang selama status khusus itu masih berlaku.

Desakan dari Fedorov ini dipandang sebagai salah satu ujian politik terbesar bagi pemerintahan Zelensky sejak konflik bersenjata pecah.

Sebelumnya, Zelensky telah memecat Fedorov dari posisinya sebagai menteri pertahanan pada pertengahan Juli lalu.

Pemecatan tersebut terjadi menyusul adanya perselisihan yang cukup panjang antara Fedorov dan Panglima Tinggi Ukraina Jenderal Oleksandr Syrskyi.

Selama memimpin kementerian pertahanan, Fedorov dikenal berperan dalam memperkuat kapabilitas militer serta mendorong pengembangan senjata domestik.