Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan klarifikasi tegas terkait kabar penunjukan pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam.

Ia memastikan informasi yang beredar di media sosial mengenai penunjukan tersebut sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan adalah tidak benar.

Menurut keterangannya, posisi tersebut tidak berada di luar lingkup kewenangan pemerintah pusat.

Pemerintah sebenarnya telah menunjuk sejumlah pejabat setingkat menteri untuk memimpin pengawasan penanganan bencana di berbagai wilayah.

Beberapa pejabat yang dilibatkan dalam pembagian atensi pengawasan itu meliputi Menko Politik dan Keamanan serta Menko Pemberdayaan Masyarakat.

Selain itu, Kepala Staf Angkatan Darat juga turut bertanggung jawab mengawasi wilayah tertentu demi mempercepat proses penanganan.

Prasetyo menegaskan bahwa pelibatan berbagai pihak di luar jajaran menteri sebatas meminta dukungan agar turut serta membantu.

Namun, penyerahan posisi koordinator penanganan karhutla kepada pihak nonpemerintah sama sekali tidak pernah dilakukan.

Terkait wacana pembentukan satuan tugas khusus baru, pemerintah menilai langkah tersebut belum mendesak untuk segera direalisasikan.

Koordinasi lintas sektor yang sudah berjalan di lapangan saat ini dinilai telah cukup kuat untuk mengatasi situasi.

Haji Isam sendiri dikenal publik sebagai pengusaha asal Batulicin yang memimpin Jhonlin Group dengan berbagai lini bisnis.

Grup bisnis tersebut mencakup sektor pertambangan batu bara, perkebunan kelapa sawit, hingga infrastruktur serta transportasi.