Nilai Budaya yang Tercoreng? Menyikapi Insiden di Ruang Sakral

Bagi masyarakat Surakarta khususnya, Pendopo Ageng GPH Joyokusuma bukanlah sekadar bangunan fisik atau aula serbaguna. Pendopo ini merupakan representasi dari tata krama, kesopanan, dan penghormatan terhadap warisan budaya Jawa. Di institusi seni seperti ISI Surakarta, lokasi ini seharusnya menjadi ruang pembelajaran pertama bagi mahasiswa baru untuk memahami adab, etika, dan penghormatan terhadap ruang berkarya.
 
Aksi moshing dan joget bebas yang ditampilkan dalam video tersebut menciptakan kontras yang tajam dengan nilai-nilai luhur yang seharusnya ditanamkan selama masa PKKMB. Banyak pengamat budaya dan warganet yang menyayangkan kejadian ini, menilai bahwa panitia pelaksana似乎 kehilangan kendali atas arah dan konten acara, sehingga memungkinkan terjadinya degradasi nilai di ruang yang seharusnya dijaga kesakralannya.
 

Respon Resmi ISI Surakarta: Permintaan Maaf dan Evaluasi Mendalam

Menyadari besarnya dampak negatif yang ditimbulkan, pihak ISI Surakarta bergerak cepat untuk meredam gejolak opini publik. Melalui akun Instagram resmi @isi_surakarta pada Minggu (23/8/2026), kampus tersebut merilis serangkaian unggahan yang berisi klarifikasi dan permohonan maaf.
 
Dalam unggahan pertama, pihak kampus menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada seluruh panitia, peserta, orang tua, wali, sponsor, suporter, hingga para alumni yang telah mendukung kelancaran acara PKKMB 2026. Namun, pada unggahan selanjutnya, nada pesan berubah menjadi permintaan maaf yang mendalam.
 
Pihak ISI Surakarta secara terbuka mengakui adanya kelalaian dalam pengawasan. "Kami menyadari bahwa tidak ketatnya waktu pelaksanaan dan konten acara di Pendopo GPH Joyokusuma yang tidak sesuai dengan peruntukannya, menjadi pelajaran berharga untuk kegiatan selanjutnya menjadi lebih baik," demikian bunyi pernyataan resmi yang dimuat dalam akun tersebut.
 
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pihak kampus tidak mencari pembenaran, melainkan memilih untuk bersikap transparan dan mengambil tanggung jawab atas kurangnya pengawasan (controlling) selama rangkaian acara berlangsung, termasuk dalam kegiatan Expo UKM 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian PKKMB.