Pemerintah pusat saat ini tengah menyoroti sejumlah aturan di daerah yang selama ini masih memaklumi praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.

Presiden Prabowo Subianto secara khusus meminta agar regulasi tersebut segera direvisi demi menekan angka kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa aturan tersebut sebelumnya dianggap sebagai bentuk kearifan lokal bagi masyarakat setempat.

Namun, pemerintah menilai praktik pembakaran tersebut kini berpotensi memicu bencana karhutla dalam skala yang jauh lebih besar di wilayah Kalimantan.

Sebagai solusi atas kebutuhan warga, negara menyiapkan alternatif berupa bantuan alat berat ekskavator untuk mempermudah pembukaan lahan tanpa api.

Bantuan unit alat berat ini dipersiapkan agar masyarakat tidak lagi mengandalkan metode bakar yang berbahaya bagi lingkungan sekitar.

Selain penyesuaian aturan daerah, pemerintah juga mengerahkan tambahan pasukan serta berbagai peralatan pemadaman kebakaran ke lokasi terdampak.

Setidaknya ada sekitar 1.200 prajurit TNI dari Jawa yang diterjunkan ke Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Pasukan tambahan tersebut dijadwalkan tiba di lokasi penanganan paling lambat pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026.

Sarana pendukung pemadaman seperti helikopter water bombing dan mobil tangki juga dikerahkan secara maksimal.

Berbagai sarana pendukung pemadaman seperti helikopter water bombing, mesin bor untuk sumur, pompa air, mobil tangki, hingga mobil pemadam kebakaran juga turut dikerahkan secara masif ke wilayah-wilayah rawan tersebut untuk mempercepat proses penanggulangan darurat.