Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengajukan usulan pengembangan rumah susun yang menyatu dengan berbagai fasilitas penting.

Fasilitas tersebut meliputi sekolah, pasar, fasilitas layanan, serta sistem transportasi publik di wilayah ibu kota.

Usulan strategis ini disampaikan secara langsung melalui Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun di Gedung DPRD DKI.

Gubernur DKI Jakarta menjelaskan bahwa penyediaan hunian layak dan berkeadilan menjadi fondasi utama ketahanan sosial.

Regulasi baru ini dirancang untuk mengakomodasi fungsi campuran atau mixed-use pada kawasan hunian warga.

Pengembangan kawasan tersebut juga diarahkan berbasis transit atau yang dikenal sebagai Transit Oriented Development.

Kebijakan perumahan ini turut memperluas sasaran agar mampu menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan tertentu.

Sekitar 49,29 persen penduduk di Jakarta tercatat berada pada kelompok menengah transisi atau memiliki keterbatasan daya beli.

Kondisi tersebut mendasari perubahan orientasi pembangunan dari sekadar properti fisik menuju konsep perumahan publik.

Ranperda ini juga menyertakan instrumen konsolidasi tanah vertikal untuk menata kawasan padat penduduk.

Instrumen tersebut memungkinkan peremajaan kota tanpa harus melakukan penggusuran terhadap warga setempat.

Kebijakan perumahan Jakarta juga akan diselaraskan dengan program pemerintah pusat untuk memperluas akses pembiayaan.

Skema pembiayaan yang dioptimalkan mencakup Tabungan Perumahan Rakyat hingga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.