Kepolisian Negara Republik Indonesia tengah menjalankan investigasi mendalam untuk menguak pemicu utama kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa proses penyelidikan berjalan beriringan dengan operasi pemadaman titik api di lapangan.

Hal tersebut disampaikannya usai meresmikan sebuah gedung konfederasi serikat pekerja di Surabaya pada hari Jumat.

Aparat kepolisian tidak hanya berfokus pada upaya pemadaman taktis melainkan langsung menyusuri lokasi kejadian guna mencari pihak yang bertanggung jawab.

Dalam penanganan kasus tersebut, pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa sejumlah individu yang diduga terlibat telah diamankan.

Kendati demikian, identitas para pihak yang ditangkap belum dirinci secara terbuka kepada publik demi kepentingan pemeriksaan lanjutan.

Sementara itu, desakan agar pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk peristiwa ini turut disuarakan oleh anggota DPR.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebelumnya mencatat sebaran titik panas tertinggi berada di wilayah Kalimantan Tengah.

Kementerian Lingkungan Hidup juga telah menerbitkan instruksi mendesak bagi para gubernur untuk memperketat pengawasan di daerah rawan.

Langkah Penanganan dan Desakan Bencana Nasional

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menilai kondisi di lapangan sudah sangat parah hingga membuat Kalimantan menyerupai setengah neraka akibat pekatnya asap dan ancaman kesehatan.

Ia mendesak agar pemerintah segera menetapkan status karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional mengingat dampaknya yang masif terhadap perekonomian dan aktivitas warga.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sebaran titik panas tertinggi terpantau di Kalimantan Tengah dengan 767 titik, disusul Kalimantan Barat sebanyak 560 titik.

Selain itu, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing mencatatkan 74 titik panas, sementara Kalimantan Utara mendapati 3 titik.

Menanggapi situasi darurat ini, Kementerian Lingkungan Hidup telah menerbitkan instruksi mendesak kepada enam gubernur di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Instruksi tersebut mewajibkan pemerintah daerah mengintensifkan patroli gabungan, menjaga tinggi muka air tanah gambut, serta mengaktifkan posko pengendalian secara berkala.