Sidang praperadilan yang diajukan oleh mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam persidangan tersebut, kubu pemohon menghadirkan seorang ahli hukum pidana untuk memberikan keterangan terkait penerapan hukum yang sah.

Ahli Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia, Mahrus Ali, menyatakan bahwa kasus pencucian uang kini wajib menggunakan ketentuan baru.

Menurutnya, aturan tersebut merujuk pada Pasal 607 KUHP pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahrus menjelaskan bahwa ketentuan itu mutlak dipakai apabila perbuatan pidana dilakukan setelah undang-undang baru tersebut resmi diberlakukan.

Sementara itu, untuk peristiwa yang terjadi sebelum aturan baru berlaku, penyidik harus menerapkan prinsip lex favorio yang menguntungkan terdakwa.

Perbedaan paling mencolok antara aturan lama dan baru terletak pada ancaman hukuman pidana maksimal yang dijatuhkan kepada pelaku.

Undang-Undang TPPU lama menetapkan ancaman hukuman mencapai 20 tahun penjara bagi pelanggar.

Sebaliknya, Pasal 607 KUHP mengatur ancaman pidana yang lebih ringan, yakni 15 tahun atau 5 tahun penjara.

Berdasarkan perbandingan tersebut, ia menilai penyidik tidak boleh mengalternatifkan pasal-pasal yang tercantum dalam undang-undang pencucian uang.

Selain itu, Mahrus menegaskan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan atau follow-up crime.

Artinya, pencucian uang tidak mungkin berdiri sendiri tanpa adanya tindak pidana asal yang mendahului perbuatan tersebut.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung memberikan tanggapan tegas atas dalil yang disampaikan dalam gugatan hukum tersebut.

Tim hukum Kejagung menilai pandangan yang menyebut tindak pidana asal belum jelas sebagai sesuatu yang keliru.

Surat penetapan tersangka disebut telah mencantumkan dugaan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal secara jelas.

Kejagung juga menyatakan bahwa proses penyidikan pencucian uang tidak harus menunggu pembuktian tindak pidana asal selesai terlebih dahulu.