Eksistensi jalur sepeda peninggalan masa kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta kini menghadapi babak baru yang menentukan.

Kebijakan infrastruktur tersebut tengah dikaji secara mendalam oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Pramono mengaku telah mendengarkan berbagai aspirasi dari kelompok masyarakat dan organisasi pesepeda.

Komunitas Bike to Work secara khusus menyampaikan permohonan agar fasilitas khusus tersebut tetap dipertahankan.

Kelompok pesepeda tersebut menilai jalur yang sudah dilengkapi sistem proteksi sangat penting bagi keselamatan di jalan.

Namun pandangan berbeda datang dari sebagian warga yang menyoroti persoalan efektivitas penggunaan di lapangan.

Sejumlah masyarakat mengeluhkan fasilitas tersebut sering kali diserobot oleh pengendara sepeda motor.

Kondisi itu memunculkan wacana agar lajur khusus tersebut dihapus demi menambah kapasitas bagi kendaraan bermotor.

Jika dihapus, ruang jalan dapat dikembalikan untuk lajur kendaraan agar lalu lintas bisa lebih leluasa.

Kendati demikian, opsi penghapusan juga berisiko mengurangi ruang aman bagi warga yang mengandalkan sepeda harian.

Pramono menyadari adanya dilema dan perbedaan sudut pandang di tengah masyarakat terkait fasilitas tersebut.

Hingga kini, ia belum memberikan keputusan final apakah seluruh fasilitas akan dipertahankan atau sebagian ditiadakan.

Pramono memastikan dirinya akan segera mengambil keputusan resmi mengenai masa depan infrastruktur tersebut.

Fasilitas jalur sepeda sendiri merupakan salah satu kebijakan menonjol yang melekat erat pada periode kepemimpinan Anies Baswedan di ibu kota.

Infrastruktur tersebut awalnya dikembangkan sebagai upaya menyediakan ruang gerak yang lebih aman bagi para pengguna sepeda di tengah dominasi kendaraan bermotor.

Kini, keberlanjutan dari kebijakan warisan masa lalu itu sepenuhnya berada di tangan Pramono untuk menentukan relevansinya dengan kondisi lalu lintas terkini.