Universitas Gadjah Mada membuka peluang untuk menunjukkan dokumen akademik Presiden Joko Widodo.

Namun, pihak kampus menerapkan syarat ketat sebelum data pribadi tersebut dapat dibuka kepada pihak luar.

Syarat utama yang diajukan bukanlah permintaan dari masyarakat luas.

UGM menetapkan bahwa pembukaan dokumen hanya akan dilakukan jika ada permintaan resmi dari lembaga negara berwenang.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof. Dr. Wening Udasmoro.

Keterangan ini diunggah melalui akun YouTube resmi UGM pada tanggal 22 Agustus 2025.

Wening menegaskan bahwa institusinya bersedia memberikan data yang diminta apabila berasal dari institusi berwenang.

Faktor penentu utama dalam pembukaan dokumen ini adalah pihak yang mengajukan permintaan.

Permintaan dari masyarakat sipil tetap tidak bisa mendapatkan akses dokumen fisik tersebut.

Pembatasan akses bagi publik dilakukan dengan alasan perlindungan data pribadi dan ketentuan keterbukaan informasi.

Sebaliknya, UGM menyatakan siap menyerahkan data apabila instansi yang memiliki otoritas mengajukan permohonan.

Perbedaan perlakuan inilah yang menjadi pusat sorotan dalam polemik dokumen akademik tersebut.

Kampus menegaskan tidak pernah menutup total akses dokumen, melainkan membatasi pihak pemegang otoritas.

Polemik yang selama ini bergulir di tengah publik mendapati titik terang melalui penjelasan tersebut.

UGM memperjelas posisi institusi dalam menyikapi berbagai pertanyaan mengenai keabsahan dokumen pendidikan.

Kampus tidak menutup kemungkinan menunjukkan arsip yang dimaksud, asalkan prosedur formal dari instansi berwenang dipenuhi.