Pemerintah Malaysia dan Singapura diminta untuk ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Desakan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang.

Marwan menilai kedua negara tetangga tersebut seharusnya tidak sekadar melayangkan protes terkait masalah kabut asap.

Banyak warga negara maupun korporasi dari negara tetangga yang memiliki perkebunan sawit di wilayah Indonesia.

Kondisi tersebut memicu pandangan bahwa pihak asing juga memiliki tanggung jawab dalam kemunculan titik api. Pernyataan itu merespons memburuknya kondisi karhutla di sejumlah wilayah, khususnya di Kalimantan.

Menurut Marwan, penanganan bencana kebakaran hutan bukanlah perkara mudah karena mencakup cakupan wilayah yang sangat luas.

Dari sisi etika kenegaraan, Indonesia sebenarnya bisa saja meminta bantuan kepada negara lain.

Namun, ia menyayangkan minimnya kontribusi nyata dari individu maupun korporasi asal negara tetangga dalam menjaga lahan mereka sendiri.

Evaluasi juga diarahkan kepada kesiapan internal lembaga penanggulangan bencana di dalam negeri.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana dinilai perlu melakukan langkah antisipasi lebih dini setiap kali musim kemarau tiba.

Penguatan kelembagaan melalui percepatan revisi undang-undang juga didorong agar instansi terkait memiliki kewenangan lebih kuat.

Musim kemarau yang rutin berulang setiap tahun seharusnya menjadi pengingat bagi semua pihak untuk memperketat pengawasan di lapangan.

Lemahnya kontribusi korporasi asing dalam menjaga konsesi mereka dinilai memperparah beban penanganan yang harus ditanggung oleh negara.