Institut Pemerintahan Dalam Negeri menempati posisi sebagai salah satu sekolah kedinasan yang paling diminati oleh masyarakat.

Tingginya minat masyarakat tersebut didorong oleh kepastian peluang karier langsung di lingkungan instansi pemerintahan setelah lulus.

Aturan Alokasi Penempatan Lulusan IPDN

Ketentuan penempatan lulusan IPDN telah diatur secara resmi di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2023.

Aturan tersebut menetapkan bahwa lulusan dapat dialokasikan menuju instansi pusat maupun instansi daerah yang meliputi pemerintah provinsi serta kabupaten.

Alokasi bagi lulusan tahun 2023 sampai dengan tahun 2027 dilakukan secara langsung oleh menteri terkait.

Mekanisme Pengangkatan CPNS dan PNS

Setelah menyelesaikan pendidikan, lulusan diserahkan oleh rektor kepada menteri melalui sekretaris jenderal dengan dokumen persyaratan administrasi.

Menteri kemudian mengajukan usul penetapan kebutuhan kepada menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara.

Lulusan IPDN tidak langsung berstatus PNS setelah lulus melainkan harus melalui status CPNS terlebih dahulu.

Mereka wajib mengikuti masa percobaan selama satu tahun yang diisi dengan pendidikan serta pelatihan terintegrasi.

Selain itu, lulusan yang diangkat sebagai CPNS juga diwajibkan menjalani masa ikatan dinas selama lima tahun penuh.

Proporsi Penempatan dan Ketentuan Instansi

Berdasarkan regulasi yang berlaku, lulusan tahun 2022 sampai dengan 2027 yang belum diatur penerimaannya menggunakan aturan baru dialokasikan sekitar 0 hingga 15 persen pada instansi pusat.

Sementara itu, sisa alokasi sebesar 85 hingga 100 persen diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di berbagai instansi daerah.

Proses pengangkatan resmi dilakukan setelah Pejabat Pembina Kepegawaian mengajukan persetujuan teknis serta penetapan nomor induk pegawai kepada Badan Kepegawaian Negara.

Meski memiliki peluang berkarier di tingkat pusat, penempatan kerja ini sepenuhnya mengikuti alokasi serta penetapan kebutuhan yang telah ditentukan pemerintah.

Dengan demikian, para lulusan tidak secara bebas memilih sendiri instansi tempat mereka akan ditugaskan setelah resmi merampungkan masa pendidikannya.