Kementerian Haji dan Umrah menemukan ratusan ribu data calon jemaah haji yang dinilai tidak valid.

Temuan ini mencakup 400 ribu data dari total antrean nasional yang mencapai sekitar 5,7 juta orang.

Kondisi tersebut memicu munculnya potensi rekening dorman atau tidak aktif bertransaksi dengan nilai yang sangat signifikan.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan estimasi nilai dana yang mengendap.

Dengan asumsi setoran awal Rp25 juta per orang, dana dari antrean invalid itu mencapai sekitar Rp10 triliun.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Proses rekonsiliasi secara serius kini tengah berjalan untuk menelusuri aliran dana dan status jemaah.

Pencocokan data juga dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri guna memastikan keberadaan para calon jemaah.

Langkah verifikasi ini sangat diperlukan karena sebagian data diduga berasal dari pendaftar yang telah meninggal dunia.

Kemungkinan lain penyebab data invalid adalah ahli waris yang belum mengajukan penggantian porsi atau penarikan dana.

Badan Pengelola Keuangan Haji mencatat total dana kelolaan telah mencapai angka Rp181,73 triliun hingga Mei 2026.

Jumlah tersebut terus bertambah seiring tingginya minat masyarakat yang mendaftar program haji.

Sebanyak 203.452 orang tercatat mendaftarkan diri dalam rentang waktu lima bulan pertama tahun 2026.