Kejaksaan Agung memberikan penjelasan terkait pemeriksaan terhadap sembilan pegawai Kementerian Kehutanan yang merupakan anak buah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Pemeriksaan tersebut berkaitan langsung dengan penyidikan kasus dugaan korupsi transfer pricing yang melibatkan PT Toba Pulp Lestari atau TPL.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna menyatakan bahwa para saksi yang diperiksa berasal dari pegawai tingkat eselon tiga ke bawah.

Mereka berasal dari direktorat yang memiliki keterkaitan langsung dengan berbagai kegiatan operasional PT Toba Pulp Lestari di kawasan hutan.

Melalui serangkaian pemeriksaan itu, penyidik berupaya mendalami secara mendalam asal-usul kayu yang digunakan perusahaan untuk diolah menjadi bubur kertas.

Langkah tersebut diambil guna memastikan apakah pasokan kayu dari kawasan hutan itu benar-benar memiliki izin resmi atau justru ilegal.

Jika perolehan kayu tersebut memiliki izin yang sah, maka terdapat kewajiban pembayaran pajak yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan.

Sebaliknya, apabila kayu terbukti diperoleh secara ilegal, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana yang merugikan negara.

Sebelumnya, penyidik juga telah menetapkan dua orang pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebagai tersangka dalam perkara ini.

Kedua tersangka tersebut diduga melakukan pengabaian tugas pengawasan serta membantu modus operandi ekspor dengan cara under invoicing.

Akibat serangkaian perbuatan curang tersebut, negara mengalami kerugian keuangan berupa penurunan pendapatan yang mencapai angka Rp2 Triliun.