Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberikan fasilitas keringanan pajak tontonan sebesar 50 persen khusus untuk pemutaran film nasional di bioskop-bioskop wilayah setempat.

Kebijakan ini tertuang secara jelas dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 591 Tahun 2026 yang mulai berlaku sejak masa pajak bulan Juli 2026.

Aturan tersebut menyasar Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan yang biasa dikenakan langsung pada setiap pembelian tiket bioskop.

Para pengusaha bioskop dan penyelenggara pemutaran film tidak perlu mengajukan permohonan khusus karena sistem perpajakan memberikan keringanan ini secara otomatis.

Meskipun mendapatkan potongan, nilai pajak yang diringankan tersebut bukan menjadi keuntungan tambahan bagi pihak pengelola bioskop.

Nilai keringanan pajak itu wajib diserahkan sepenuhnya kepada pihak produsen film nasional agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan operasional usaha.

Sebagai ilustrasi perhitungan, jika sebuah bioskop memutar film nasional dengan pokok pajak sebesar Rp100 juta, maka mereka cukup membayar Rp50 juta ke kas daerah.

Sementara itu, sisa dana sebesar Rp50 juta yang menjadi nilai keringanan wajib disalurkan langsung kepada produsen film yang karyanya sedang diputar.

Penyaluran dana tersebut dapat melalui lembaga perfilman resmi yang dibentuk atau ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Jika lembaga terkait belum terbentuk, bioskop diizinkan menyerahkan dana secara langsung kepada produsen dengan syarat menyertakan Berita Acara Serah Terima.

Dokumen Berita Acara Serah Terima berfungsi sebagai bukti sah pemenuhan kewajiban penyaluran dana keringanan kepada pembuat film.

Apabila pihak bioskop gagal membuktikan penyaluran dana tersebut, mereka dipastikan kehilangan hak atas keringanan pajak yang telah diberikan.

Pengelola bioskop yang tidak bisa menunjukkan bukti valid wajib membayar PBJT secara penuh lewat Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.

Mekanisme pengawasan yang ketat ini bertujuan agar manfaat kebijakan benar-benar sampai kepada para pembuat film nasional.

Dukungan finansial ini diharapkan mampu menggerakkan berbagai profesi dalam industri kreatif serta meningkatkan kualitas perfilman di dalam negeri.