Kebijakan baru yang dirilis Pentagon pada 10 Agustus berpotensi memberikan akses layanan kesehatan kepada puluhan ribu personel militer.

Aturan ini muncul menyusul gugatan class action yang diajukan oleh seorang perwira Cadangan Angkatan Laut.

Celah Administrasi yang Memicu Gugatan

Letnan Komandan Cadangan Angkatan Laut Anthony Gontarz melayani tugas aktif selama 1.400 hari berturut-turut hingga masa tugasnya berakhir.

Ia mulanya berharap mendapatkan perlindungan medis selama enam bulan melalui Program Manajemen Bantuan Transisi atau TAMP.

Namun, dokumen pengadilan menunjukkan bahwa Gontarz justru ditolak karena surat perintah tugasnya tidak mencantumkan frasa untuk mendukung operasi kontingensi.

Bersama Program Layanan Hukum Veteran Nasional, Gontarz melayangkan gugatan terhadap Departemen Pertahanan pada bulan April.

Gugatan tersebut menyoroti bagaimana sistem pengkodean administratif internal mendiskualifikasi prajurit yang sebenarnya memenuhi syarat.

Perubahan Aturan dan Penggantian Biaya Medis

Aturan baru Pentagon kini mengubah syarat kelayakan TAMP bagi personel yang bertugas aktif selama minimal 30 hari dalam perintah operasional federal.

Prajurit tidak lagi diwajibkan untuk membuktikan bahwa masa dinas mereka terhubung secara substantif dengan perang atau darurat nasional.

Rochelle Bobroff selaku pengacara dari NVLSP menyatakan kepuasannya atas perubahan kebijakan yang bersifat prospektif ini.

Mereka yang dirugikan selama enam tahun terakhir kini diberikan kesempatan untuk mengajukan klaim penggantian biaya.

Kebijakan ini juga mencakup personel yang diaktifkan dalam periode darurat yang telah berlaku sejak 11 September 2001.

Pada tahun fiskal 2026, Kongres mengesahkan lebih dari 161.000 personel Cadangan dan Garda Nasional untuk bertugas di bawah perintah aktif.

Pejabat Pentagon memperluas kelayakan secara retroaktif bagi pasukan yang ditolak sejak 24 April 2020.

Prajurit dapat meminta penggantian premi asuransi serta pengeluaran mandiri untuk perawatan diri maupun keluarga mereka.