Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa seluruh perusahaan modal ventura yang berizin resmi berada sepenuhnya dalam domain pengawasan lembaga.

Langkah pengawasan tersebut mulai dijalankan sejak proses perizinan awal hingga perusahaan yang bersangkutan aktif menjalankan kegiatan operasional usaha.

Kepala Direktorat Pengawasan Perusahaan Modal Ventura dan Lembaga Keuangan Khusus OJK, Aulia Fadly, menjelaskan pentingnya peninjauan secara berkala.

Proses seleksi dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan yang mencakup pemeriksaan dokumen penting serta penelusuran latar belakang pengurus.

OJK juga telah menyiapkan berbagai regulasi serta mekanisme mitigasi untuk mencegah terjadinya segala bentuk penyimpangan dalam industri.

Meski demikian, potensi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tertentu masih menjadi tantangan tersendiri bagi pihak regulator dalam pengawasan.

Berdasarkan regulasi POJK Nomor 49 Tahun 2024, pengawasan sektor ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak berwenang.

Status pengawasan dibagi menjadi tiga kategori utama, yakni pengawasan normal, intensif, serta khusus bagi lembaga yang memerlukan perhatian.

Aturan pengawasan tersebut kemudian mengalami pembaruan melalui ketentuan POJK Nomor 25 Tahun 2025 yang resmi berlaku sejak 10 November 2025.

Di sisi lain, pakar kebijakan ekonomi makro, YB Suhartoko, menyoroti posisi perusahaan pasangan usaha yang menerima pendanaan dari modal ventura.

Perusahaan pasangan usaha dinilai kerap berada pada posisi yang lebih lemah ketika berhadapan dengan investor yang memiliki kekuatan modal.

Oleh karena itu, penguatan pendampingan dari regulator dianggap krusial untuk memberikan perlindungan memadai bagi perusahaan penerima dana.