Pengaturan jam kerja dan waktu istirahat awak kapal menjadi sorotan penting Kementerian Perhubungan demi menekan risiko kecelakaan laut.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa kondisi pelaut yang terlalu lelah sangat memengaruhi keselamatan operasional pelayaran.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Komisi V DPR RI setelah pemerintah mengevaluasi sejumlah insiden kecelakaan kapal.

Beberapa insiden yang menjadi catatan evaluasi meliputi KM Mutiara Sentosa II, KM Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya.

Standar internasional turut mengatur batasan waktu tersebut agar para awak kapal mendapatkan hak istirahat yang memadai setiap harinya.

Aturan itu merujuk pada ketentuan Marine Labour Convention serta Standard of Training, Certification, and Watchkeeping bagi pelaut.

Dalam kurun waktu 24 jam, pelaut harus memperoleh sedikitnya 10 jam waktu istirahat yang tidak boleh diabaikan oleh pihak kapal.

Sementara itu, akumulasi waktu istirahat dalam periode tujuh hari ditetapkan minimal mencapai 77 jam secara keseluruhan.

Sebaliknya, durasi kerja pelaut dibatasi maksimal 14 jam dalam sehari serta 72 jam selama kurun waktu tujuh hari.

Dudy mengingatkan bahwa perusahaan pelayaran memegang tanggung jawab penuh dalam mengelola manajemen kelelahan para awaknya.

Kondisi kelelahan ekstrem tersebut tidak boleh dianggap sepele karena berpotensi memicu kesalahan fatal dalam operasional pelayaran akibat pola kerja yang tidak terkontrol.

Oleh sebab itu, pengawasan ketat terhadap manajemen kelelahan serta kepatuhan perusahaan pelayaran menjadi kunci utama dalam menekan angka kecelakaan di laut.