Pemerintah berencana memberlakukan insentif pembelian motor listrik senilai Rp 5 juta mulai September 2026 mendatang.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kebijakan tersebut kini tinggal menunggu proses penerbitan aturan resmi.

Aturan resmi yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan atau PMK sebagai payung hukum pelaksanaan.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang juga menyampaikan hal senada terkait penantian terbitnya regulasi tersebut.

Dampak Penjualan dan Target Produksi Nasional

Kebijakan insentif terbukti efektif mendongkrak pasar kendaraan roda dua berbasis baterai di dalam negeri.

Penjualan sempat melonjak mencapai puncaknya hingga 77.078 unit pada tahun 2024 dari tahun-tahun sebelumnya.

Namun, volume penjualan tercatat mengalami penurunan pada tahun 2025 ketika program bantuan tersebut ditiadakan.

Program bantuan kendaraan listrik periode 2023-2024 sebelumnya melibatkan 22 industri dengan total 70 tipe kendaraan.

Selain subsidi pembelian, Presiden Prabowo Subianto turut mengumumkan insentif besar bagi perusahaan lokal.

Insentif khusus itu disiapkan bagi produsen dalam negeri yang sanggup memproduksi hingga 1 juta unit motor listrik.

Langkah strategis ini bertujuan menekan biaya kendaraan serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor.

Rencana subsidi senilai Rp 5 juta ini sendiri sudah mulai mencuat ke publik sejak bulan Mei 2026 yang lalu.

Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa langkah stimulus ini disiapkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III dan IV.

Sementara itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa perusahaan lokal yang mengejar target produksi 1 juta unit juga harus memperkuat rantai pasok domestik.

Rantai pasok yang dimaksud mencakup komponen baterai, perangkat lunak, hingga layanan purna jual yang mandiri di dalam negeri.