Pemerintah membagi kewenangan pengaturan ojek online ke dalam tiga kementerian berbeda.

Kebijakan tersebut dimuat dalam Rancangan Peraturan Presiden yang ditargetkan terbit paling lama awal September 2026.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa pemerintah bersama DPR telah merampungkan finalisasi aturan itu.

Harmonisasi aturan tersebut dipimpin langsung oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menargetkan perpres jasa transportasi online ini bisa diterbitkan pada akhir Agustus atau awal bulan depan.

Tarif angkutan orang akan dipegang oleh Kementerian Perhubungan.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan tarif angkutan orang telah diatur lewat Keputusan Menteri Perhubungan yang terbit 30 Juni.

Aturan tersebut memuat potongan komisi aplikator transportasi online yang kini berada di angka 8 persen.

Sementara itu, tarif pengantaran barang dan makanan menjadi kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan pihaknya masih mengkaji besaran tarif yang paling optimal.

Pelaku transportasi online juga akan dinaungi oleh Kementerian UMKM.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan kementeriannya akan menyerap aspirasi terakhir dari komunitas dan asosiasi ojol.

Fokus Kesejahteraan dan Ekosistem Usaha

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa kementeriannya bertugas menyerap aspirasi terakhir dari komunitas, asosiasi, serta aplikator ojek online.

Tujuannya tidak hanya memastikan pendapatan dari menarik penumpang, tetapi juga memperluas peluang ke usaha lain demi meningkatkan kesejahteraan pengemudi.

Sementara itu, kajian besaran tarif pengantaran barang dan makanan terus dimatangkan dengan melibatkan platform terkait.