Sebanyak 22 kabupaten dan kota di Jawa Timur resmi menetapkan status keadaan darurat kekeringan.

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap puluhan ribu jiwa di berbagai wilayah.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Satriyo Nurseno, menyampaikan data terbaru terkait krisis air ini.

Estimasi keluarga yang terdampak mencapai sekitar 24.136 kepala keluarga.

Sementara itu, estimasi jumlah jiwa yang merasakan dampak kekeringan menyentuh angka 84.458 orang.

Sejumlah daerah yang masuk dalam status kedaruratan meliputi Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, hingga Lumajang.

Wilayah lain yang turut menetapkan status serupa adalah Bangkalan, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Pasuruan.

Status darurat kekeringan juga berlaku di Trenggalek, Gresik, Kabupaten Malang, serta Jember.

Sampang, Kabupaten Mojokerto, Situbondo, dan Tulungagung turut mengalami situasi yang sama.

Daerah lain yang terdampak mencakup Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Jombang, Bojonegoro, Pamekasan, serta Kota Batu.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jatim, Gatot Soebroto, menjelaskan langkah penanganan yang telah berjalan.

Seluruh daerah berstatus darurat telah melaksanakan dropping air bersih untuk lahan pertanian.

Distribusi air tersebut bertujuan mencegah terjadinya puso atau gagal panen menggunakan anggaran mandiri.

Namun, sebanyak 11 kabupaten harus mengajukan permohonan bantuan air bersih kepada Pemprov Jatim.

Kondisi fiskal pemerintah kabupaten tersebut sudah terserap maksimal untuk membiayai pengairan lahan.

Sebanyak 15 pemerintah kabupaten lainnya masih sanggup melakukan dropping air bersih secara mandiri.

Daerah tersebut mengandalkan kas daerah masing-masing untuk membantu warga yang kesulitan air.

BPBD Provinsi Jatim sendiri telah menyiapkan 5.410 ritase, 100 tandon lipat, 50 tandon, dan 9.600 terpal.

Personel BPBD Jatim siaga mendistribusikan air bersih dengan syarat adanya pengajuan resmi dari daerah.

Puncak musim kemarau di Jawa Timur diprediksi oleh BMKG terjadi pada bulan Agustus dan September.

Pemetaan BPBD mencatat ada 29 kabupaten, 260 kecamatan, dan 926 desa yang berpotensi dilanda kekeringan.

Potensi tersebut diperkirakan dapat berdampak pada 1.582.672 jiwa atau 489.608 kepala keluarga.

Operasi modifikasi cuaca belum dapat dilakukan karena awan konvektif berair belum teramati.