Ditreskrimsus Polda Metro Jaya bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berhasil membongkar sindikat pembuat meterai palsu.

Pengungkapan jaringan gelap ini dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat serta laporan polisi yang masuk.

Operasi penindakan gabungan tersebut dilaksanakan dalam kurun waktu bulan Juni dan awal Juli di berbagai wilayah.

Wilayah operasi penindakan itu meliputi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sumatera Utara.

Dalam kasus kejahatan ini, aparat kepolisian telah menetapkan sebanyak 16 orang sebagai tersangka resmi.

Belasan tersangka yang ditangkap tersebut masing-masing berinisial B, RC, M, TA, RTP, IA, F, dan H.

Tersangka lainnya dalam perkara pemalsuan ini meliputi RH, MIF, SNM, U, FF, NSA, P, serta MO.

Para tersangka diketahui memiliki peran yang berbeda-beda dalam menjalankan aksi pemalsuan meterai tersebut.

Peran para pelaku dalam sindikat ini mulai dari produsen, pendaur ulang, kurir, hingga penjual meterai ilegal.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan bahwa aparat turut menyita sejumlah barang bukti penting.

Barang bukti yang diamankan mencakup lebih dari 3,4 juta keping meterai ilegal siap edar.

Selain itu, petugas juga menyita satu mesin set produksi serta tiga gulung bahan baku meterai.

Bahan baku yang ditemukan diperkirakan masih bisa dipakai untuk memproduksi lebih dari 33 juta keping meterai.

Apabila kegiatan ilegal ini tidak dihentikan, potensi penerimaan negara yang hilang bisa mencapai sekitar Rp1 triliun.

Hasil penyidikan juga mengungkap bahwa sindikat tersebut telah berhasil menjual sekitar 4 juta keping meterai.

Total nilai nominal penjualan meterai palsu itu diperkirakan mencapai kisaran puluhan miliar rupiah.

Nilai penjualan meterai ilegal tersebut tercatat mencapai sekitar Rp40 miliar di pasaran.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 24, Pasal 25, serta Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020.

Undang-undang tersebut mengatur tentang Bea Materai yang berlaku di Indonesia.

Para pelaku juga diancam dengan sangkaan Pasal 382 KUHP dan atau Pasal 383 KUHP terkait tindak pidana.