Bareskrim Polri saat ini masih menghadapi berbagai hambatan serius dalam upaya pemulangan tersangka kasus dugaan pelecehan seksual.

Kasus ini melibatkan seorang buron berinisial Syekh Ahmad Al Misry yang dilaporkan berada di wilayah Mesir.

Status hukum yang bersangkutan telah dinaikkan menjadi tersangka oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO.

Penetapan status tersebut diputuskan setelah penyidik melaksanakan gelar perkara resmi pada hari Rabu, 22 April lalu.

Bahkan, keberadaan tersangka saat ini sudah masuk dalam daftar pencarian red notice yang diterbitkan oleh pihak Interpol.

Kasubdit II Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri, Kombes Faisal Febrianto menjelaskan kendala utama pemulangan menyangkut persoalan status kewarganegaraan.

Indonesia diketahui sama sekali tidak menganut sistem hukum kewarganegaraan ganda bagi setiap warga negaranya.

Namun, hasil pendalaman lebih lanjut menunjukkan bahwa regulasi di Mesir memperbolehkan seseorang memiliki status kewarganegaraan ganda.

Aturan tersebut membuat proses diplomasi dan koordinasi hukum antarnegara menjadi lebih kompleks bagi penyidik kepolisian.

Selain persoalan kewarganegaraan, pemerintah Indonesia dan Mesir juga tidak memiliki perjanjian kerja sama ekstradisi bilateral.

Oleh karena itu, pihak kepolisian harus memaksimalkan jalur diplomasi internasional melalui Divisi Hubinter Polri dan Interpol.

Hingga kini, aparat penegak hukum masih terus berkoordinasi intensif dengan Kedutaan Besar Mesir untuk Indonesia.

Berdasarkan keterangan kuasa hukum korban, Benny Jehadu, tersangka sebelumnya sering tampil mengisi acara televisi sebagai juri.

Tindak pidana pencabulan ini disebut telah memakan korban lebih dari satu orang santri di bawah pengawasan tersangka.

Seluruh korban yang didampingi oleh kuasa hukum dilaporkan mengalami trauma psikologis yang sangat mendalam akibat peristiwa tersebut.