Mantan Menteri Pertahanan Ukraina Mykhailo Fedorov secara terbuka mendesak pemerintah segera mencari cara untuk menggelar pemilihan umum di tengah situasi perang.

Seruan tersebut disampaikan oleh Fedorov pada Selasa (18/8).

Desakan ini muncul hanya beberapa pekan usai dirinya dicopot dari posisi Menteri Pertahanan oleh Presiden Volodymyr Zelensky.

Melalui sebuah video yang diunggah ke YouTube, ia menegaskan bahwa proses demokrasi tidak boleh terus disandera oleh konflik berkepanjangan.

Fedorov menilai Ukraina wajib menemukan mekanisme hukum yang aman serta realistis agar demokrasi tetap berjalan.

Negara tersebut diketahui memberlakukan darurat militer sejak invasi Rusia dimulai pada Februari 2022.

Pemberlakuan aturan darurat militer tersebut membuat pelaksanaan pemilihan umum di negara itu terpaksa ditunda.

Ia mengakui bahwa penyelenggaraan pemilu dalam situasi perang merupakan tantangan yang tidak mudah.

Pemerintah harus memastikan para tentara, warga di garis depan, serta jutaan pengungsi di luar negeri tetap bisa menggunakan hak pilih.

Meskipun prosesnya rumit, Fedorov menyatakan bahwa kerumitan tersebut bukan berarti suatu hal yang mustahil untuk dilakukan.

Sebelumnya, Fedorov menduduki posisi Menteri Pertahanan sejak bulan Januari.

Masa jabatannya diwarnai upaya reformasi militer yang menghadapi berbagai persoalan internal.

Berbagai masalah tersebut meliputi dugaan korupsi, kekurangan peralatan, masalah ketidakhadiran, hingga program mobilisasi.

Pencopotannya pada bulan Juli lalu memicu gelombang aksi protes selama beberapa pekan di tengah masyarakat.

Situasi itu turut meningkatkan tekanan politik terhadap kepemimpinan Presiden Zelenskyy.

Dalam video tersebut, ia tidak merinci rencana politik apa pun ke depan.

Zelenskyy kemudian menunjuk Yevgeniy Khmara sebagai Menteri Pertahanan sementara sambil menunggu persetujuan dari parlemen.

Aksi demonstrasi untuk memberikan dukungan kepada Fedorov dijadwalkan berlangsung di depan gedung parlemen pada Rabu (19/8).