Pemerintah menggunakan sistem pengelompokan data desil untuk memetakan kondisi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara nasional.

Data tersebut berfungsi sebagai landasan penting dalam menentukan target sasaran penerima berbagai program bantuan sosial yang digulirkan.

Berdasarkan informasi resmi Kementerian Sosial, pembagian desil dibagi menjadi sepuluh tingkatan berbeda. Setiap kelompok desil merepresentasikan sekitar 10 persen dari total populasi keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan hidup mereka.

Rincian Pembagian Tingkatan Desil Kesejahteraan

Desil 1 menempati posisi sepuluh persen kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling bawah. Kelompok ini otomatis menjadi prioritas utama dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial dari pemerintah.

Desil 2 mencakup keluarga pada rentang sepuluh persen berikutnya yang juga masih berpenghasilan rendah. Mereka tetap masuk dalam kategori sasaran prioritas penerima bantuan sosial.

Desil 3 berada pada posisi dua puluh satu hingga tiga puluh persen dalam pemetaan kesejahteraan. Kondisi ekonomi kelompok ini sedikit lebih baik tetapi tetap rentan menghadapi tekanan finansial.

Desil 4 mencakup masyarakat pada posisi tiga puluh satu sampai empat puluh persen. Tingkat ekonomi mereka tergolong cukup namun masih berpotensi terdampak perubahan kondisi ekonomi.

Desil 5 berada pada posisi empat puluh satu hingga lima puluh persen secara nasional.

Kelompok ini berada pada level menengah ke bawah dengan stabilitas ekonomi yang relatif lebih stabil.

Kelompok desil 6 sampai desil 10 mencakup sisa populasi hingga seratus persen.

Golongan ini memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik sehingga umumnya tidak masuk dalam daftar prioritas bansos rutin.

Masyarakat yang berada pada desil 1 sampai 4 biasanya diusulkan sebagai penerima Program Keluarga Harapan serta Program Sembako.

Sementara itu, warga pada desil 5 dapat diusulkan mengikuti program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Meski demikian, status desil bukanlah satu-satunya instrumen penentu kelayakan penerima bantuan sosial. Setiap program bantuan tetap memiliki mekanisme serta persyaratan spesifik yang harus dipenuhi oleh calon penerima.

Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa pembaruan informasi melalui kanal resmi yang disediakan pemerintah. Pemeriksaan mandiri ini membantu warga mengetahui status kelayakan serta posisi data kesejahteraan mereka secara berkala.