PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memberikan penjelasan resmi terkait langkah pemberhentian sementara terhadap Direktur Niaga Reza Aulia Hakim.

Manajemen memastikan keputusan tersebut murni merupakan bagian dari penataan organisasi perusahaan.

Langkah ini tidak didasari oleh peristiwa atau kondisi material lain di luar keterbukaan yang telah disampaikan.

Andreas Tumpal H. Hutapea selaku Vice President Corporate Secretary & TJSL Group Head menyampaikan informasi tersebut.

Perubahan susunan Direksi didasarkan pada Surat BP BUMN No. SR-452/BP/08/2026 tertanggal 11 Agustus 2026.

Surat itu memuat usulan penataan pengurus perseroan untuk kebutuhan organisasi.

Penyesuaian fungsi serta tour of duty Direksi dapat dilakukan sesuai Anggaran Dasar perusahaan.

Manajemen menegaskan tidak ada informasi pelanggaran prinsip Good Corporate Governance yang melatarbelakangi kebijakan itu.

Koordinasi manajemen serta operasional perusahaan tetap berjalan normal hingga saat ini.

Dewan Komisaris akan menunjuk pelaksana tugas dari jajaran Direksi untuk mengisi posisi Direktur Niaga.

Garuda Indonesia wajib menggelar RUPS paling lambat 90 hari kalender untuk menentukan status keputusan tersebut.

Berdasarkan Anggaran Dasar perseroan, pejabat yang diberhentikan sementara tidak diperkenankan menjalankan tugas pengurusan maupun mewakili perusahaan.

Lebih lanjut, perseroan berkomitmen menyampaikan keterbukaan informasi sesuai aturan pasar modal dan OJK terkait agenda RUPS mendatang.