Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk menolak permohonan pengalihan status penahanan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Yaqut sebelumnya meminta agar status penahanannya diubah dari rumah tahanan menjadi tahanan rumah.

Hakim Ketua Ni Kadek Susantiani menyatakan bahwa alasan permohonan tersebut berkaitan dengan kebutuhan medis pascaoperasi.

Meski demikian, pengadilan menilai kebutuhan keteraturan konsumsi obat serta pembersihan luka tersebut masih dapat dipenuhi di dalam rumah tahanan negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hakim menjelaskan bahwa pihak rutan telah menyediakan fasilitas untuk menangani kebutuhan medis para tahanan.

Apabila terjadi kondisi darurat yang mengharuskan terdakwa segera dibawa ke rumah sakit, ia diminta berkonsultasi langsung dengan dokter yang bertugas di rutan.

Nantinya, dokter yang akan menentukan apakah Yaqut memerlukan perawatan inap atau rawat jalan sesuai dengan kondisi medisnya.

Terkait adanya rujukan untuk membawa Yaqut ke poli bedah karena risiko infeksi, majelis hakim mempersilakan kuasa hukum mengajukan permohonan izin berobat jalan.

Dalam perkara ini, Yaqut merupakan salah satu terdakwa dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Indonesia tahun 2023-2024.

Ia didakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622,09 miliar akibat pengalihan serta pengaturan penetapan pembagian kuota haji khusus tambahan.

Jaksa menyebut perbuatan tersebut dilakukan bersama sejumlah pihak lain untuk mengakomodasi permintaan asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.