Sebanyak 1.028 perusahaan di Jepang dilaporkan mengalami kebangkrutan dalam satu periode pengamatan.

Kasus kepailitan ini meninggalkan total utang mencapai 236,6 miliar yen atau setara dengan Rp26,4 triliun.

Angka tersebut mencerminkan peningkatan jumlah perusahaan pailit sebesar 6,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Tokyo Shoko Research mencatat rekor kebangkrutan ini telah menembus angka 1.000 kasus selama dua bulan berturut-turut.

Sementara itu, total keseluruhan utang perusahaan yang kolaps tersebut melonjak hingga 41,4 persen secara tahunan.

Penyebab utama dari lonjakan utang ini dipengaruhi oleh kebangkrutan Zentoshin yang berbasis di Osaka.

Perusahaan penyedia sistem transaksi kartu kredit itu menyatakan pailit pada Juli dengan utang 115,16 miliar yen.

Teikoku Databank Ltd menyebut kasus tersebut kemungkinan besar menjadi kebangkrutan terbesar di Jepang sepanjang tahun ini.

Selain masalah korporasi besar, gelombang kebangkrutan juga dipicu oleh krisis kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor.

Masalah tenaga kerja mencatat rekor 63 kasus pada bulan Juli akibat kenaikan biaya upah yang tidak terbendung.

Arus kas perusahaan memburuk karena mereka menaikkan upah demi mengamankan pegawai tanpa diiringi pendapatan memadai.

Faktor eksternal seperti pelemahan nilai tukar yen turut mendorong kenaikan biaya material serta bahan baku.

Kenaikan harga barang memicu 93 kasus kebangkrutan, yang merupakan catatan tertinggi sejak tahun 2022.

Secara sektoral, peningkatan kebangkrutan terjadi pada tujuh dari sepuluh sektor industri utama.

Sektor informasi dan komunikasi bahkan mencatat lonjakan kasus sebesar 62,5 persen secara tahunan.

Perusahaan perangkat lunak kian tertekan akibat semakin luasnya pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan.

Sektor jasa menyumbang angka yang cukup besar dengan total 342 kasus kebangkrutan.

Perusahaan skala kecil dengan utang di bawah 100 juta yen menyumbang hampir 80 persen dari keseluruhan kasus.